 |
| Ketua LSM KANA Muzakir (Foto: Istimewa) |
RILIS.NET, Aceh Timur - Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh Timur Syamsuar diduga ikut nikmati proyek Bimbingan dan Teknis (Bimtek) kepada aparatur desa yang dilaksanakan oleh LSM LEMPANA yang berkedudukan di Medan Sumatera Utara.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Lembaga Komunitas Advokasi dan Investigasi Aceh (KANA) Muzakir, Minggu (23/8/2020). Menurut Muzakir proyek pelatihan ditengah pandemi Covid-19 ini terkesan sangat dipaksakan, ditengah keadaan ekonomi masyarakat desa yang tidak menentu.
Ironisnya tambah muzakir, kegiatan itu hanya berlangsung selama dua hari dengan anggaran perorang Rp5 juta rupiah yang "ditilik" dari Anggaran Dana Desa (DD), yang ditetapkan sebanyak empat orang perdesa dengan biaya Rp20 juta rupiah.
Ada sas-sus kencang berhembus sejumlah pihak diduga ikut terlibat, tak terkecuali penegak hukum diduga juga ikut terlibat dalam acara yang diduga menjadi penumpang gelap dalam APBG tanpa melalui hasil proses Musrenbang desa.
"Kami melihat banyak pihak yang terlibat menyukseskan "perampokan" uang masyarakat, ini wajib dihentikan oleh Pemerintah Daerah dan penegak hukum. mengingat masih banyak program lain yang paling layak untuk di anggarkan untuk mengatasi pandemi, bahkan sejumlah program prioritas pembangunan desa telah dihentikan untuk fokusing angaran, eeh..,malah ada proyek hamburkan uang sampai Rp20 juta perdesa, ini sangat ironis, untuk itu kita berharap agar program itu segera dihentikan oleh pihak terkait, dan nantinya kita juga akan melihat sejauh mana tindakan dari pihak yang berkapasitas mengawasi arah kebijakan anggaran apakah akan mengikuti Instruksi Presiden (Inpres) nomor 6 tahun 2020 atau justru diabaikan," ujar Ketua LSM KANA Muzakir.
KANA juga mengingatkan agar lembaga APDESI Aceh Timur atau Forum Keuchik agar jangan terlalu maju dan menyelinap dibalik anggaran desa, dan jangan mencari peluang dan kesempatan dalam ADG dengan berbagai macam dalih, karena APDESI itu adalah juga merupakan lembaga biasa yang berhimpun para Keuchik, atau dengan sebutan lain yakni forum keuchik, justru dari amatan Muzakir kalau ditingkat provinsi yang menduduki ketua APDESI justru oknum itu melulu sudah belasan tahun diduga tanpa proses pemilihan yang jelas.
Untuk itu Muzakir mengingatkan kedepan agar jangan terlalu maju tentang anggaran desa, apalagi terlalu mengurusi kegiatan yang bersifat hanya untuk mencari keuntungan oknum tertentu semata, dengan berbagai dalih yang dibungkus dengan pelatihan aparatur desa maupun penguatan kapasitas.
"APDESI yang juga didugabsalah satu lembaga lobi yang harus di ingatkan ke depan agar jangan terlalu maju tentang anggaran desa, KANA minta pihak yang mencari ke untungan harusnya ada rasa malu dengan program kegiatan ini," tegas aktivis Advokasi dan Investigasi, Muzakir ini.
Sementara itu Ketua APDESI Aceh Timur Syamsuar, yang baru saja dilantik untuk masa bakti 2020-2025 mendatang membantah tudingan itu, Syamsuar mengaku dirinya tidak terlibat dalam proyek itu.
Ditemui awak media didepan Hotel Royal pada Sabtu (22/8/2020) malam, ia mengulas bahwa pihak penyelenggara (LSM LEMPENA) yang mengundang langsung para Kepala Desa melalui para Camat di setiap kecamatan, dan dirinya mengaku tidak terlibat.
"Apdesi atau forum Keuchik tidak terlibat, kami hanya pihak menerima undangan sebagai peserta dan kalau tidak mengikuti itu tidak enak dengan teman-teman yang lain," ujar Syamsuar saat dimintai tanggapannya didekat lokasi acara itu digelar.
Sementara Tudingan KANA dianggap bukan tanpa alasan, terbukti ketua APDESI ini menjadi sebagai pedampingan dari pihak penyelenggara/Event Organizer (EO) untuk melobi para jurnalis agar tidak menaiki berita proyek Bimtek itu, kabarnya sejumlah lembaga pers yang ada di Aceh Timur pun ikut dilobi agar dapat mengamankan pemberitaannya terkait anggaran ini.
Namun para insan pers disana kabarnya menolak tawaran itu sampai akhirnya pemberitaan kegiatan itupun membludak ditayang disejumlah media masa oleh para jurnalis disana. (rn/red)
0 facebook: