Foto: Abubakar Amin, SE |
Tudingan itu disampaikan Abubakar Amin terkait adanya bendahara KNPI pimpinan Mukhtar yang memundurkan diri akibat tak dilibatkan dalam proses pencairan maupun pengelolaan anggaran yang diplotkan untuk KNPI selama tahun 2019 lalu.
Tak sampai disitu, Ketua KNPI Kota Langsa verai Abdul Azis di bawah Ketua Umum Abubakar Amin ini juga minta, agar penegak hukum memeriksa proses penggunaan dan pencairan bantuan hibah versi Ketua Mukhtar Cs sebesar Rp150 juta rupiah, karena diduga tidak sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), serta penggunaan dana untuk hari sumpah pemuda sebesar Rp 20 juta rupiah, sehingga menjadi Rp 170 juta rupiah.
"Anggaran hibah itu jelas jelas tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemko Langsa dengan KNPI versi Mukhtar Cs dan harus jelas digunakan untuk kegiatan apa saja. Maka kita minta penegak hukum agar dilakukan audit dan memproses hal itu jika terbukti penggunaan sejumlah anggaran tidak sesuai prosedur seperti isu yang beredar," ujar Abubakar Amin. Jumat (17/1).
Ironisnya tambah Amin, begitu dia akrab disapa, Pemko malah melakukan pencairan kepada KNPI versi Mukhtar, padahal tambah dia, mereka yang juga sebagai KNPI dan sah menurut hukum, tidak pernah menerima bantuan hibah atau bantuan sosial dari Pemerintahan Kota Langsa.
"KNPI kami jelas-jelas sah menurut hukum dan terdaftar di Kemenkuham namun, tak pernah menerima bantuan dari Pemko Langsa. Intinya Pemko Langsa juga harus dapat menjadi sebagai pemersatu tanpa harus ada perbedaan dalam menyikapi dinamika pemuda. Karena walau bagaimanapun para pemuda yang tergabung dalam KNPI versi kami juga para pemuda generasi Langsa. Terlebih jika penggunaan anggaran tidak prosedural itu wajib diproses sesuai hukum dan tidak boleh menghambur-hamburkan anggaran jika tak sesuai penggunaannya," urai Abubakar Amin.
Sementara itu Ketua DPD II KNPI Kota Langsa Mukhtar, membantah tudingan itu, dan terkesan enggan berkomentar banyak terkait tudingan Abubakar Amin, namun saat media ini meminta tanggapannya dia menyarankan agar hal itu dapat dipertanyakan kepada Sekretarisnya bernama Darkasyi.
"Untuk menangkis berita itu ada berita dari Sekretaris yang sudah diterbitkan. Pernyataan sekretaris itu sama juga dari saya dan saya yang berikan izin untuk menjawab," sebut Mukhtar.
Beberapa kali media ini menghubungi nomor Sekretaris yang diberikan Mukhtar, namun tak bisa tersambung ke nomor 08231212xxxx pada Jumat (17/1) sore untuk dimintai tanggapannya.
0 facebook: