Showing posts with label Ragam. Show all posts
Showing posts with label Ragam. Show all posts

Thursday, March 24, 2022

Warga Asal Langsa dan Nagan Raya Dipulangkan dari Ukraina

Warga Asal Langsa dan Nagan Raya Dipulangkan dari Ukraina

Sandi Putra Kelana dan Muhammad Fata Abi Muntaho (ujung kanan) saat melakukan foto bersama kepala BPPA, Almuniza Kamal di kantor BPPA, Cikini, Jakarta Pusat, 24 Maret 2022. (Foto: Humas BPPA
Jakarta - Dua warga Aceh dari Ukraina dipulangkan oleh Pemerintah Aceh, mereka yakni, Sandi Putra Kelana (27) dan Muhammad Fata Abi Muntaho (24). Sebelumnya mereka telah menjalani masa karantin di Jakarta sejak tiba pada Senin (14/3/2022) lalu.

Warga Langsa yang dipulangkan dari Ukraina itu Sandi Putra Kelana, dan beralamat di Desa Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro. Sedangkan Data Abi Muntaho berasal dari Gampong Serba Jadi, Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya.

Kedua warga ini dipulangkan dengan menggunakan pesawat Batik Air melalui Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Kamis (24/3/2022) sekitar pukul 08.00 WIB ke Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh.

Sebelumnya, kedua warga asal Aceh ini sebelumnya menetap di Ukraina dan mengajar disalah satu sekolah Islam yang ada disana, namun perang yang melanda negara itu membuat mereka terpaksa harus mengangkat kaki.

Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) Almuniza Kamal menjelaskan, kedua warga Aceh yang mengajarkan di salah satu sekolah Islam di Ukraina ini seharusnya sudah dipulangkan Minggu lalu. Namun, Muhammad Fata yang harus menjalani karantina selama seminggu di Wisma Atlet Pademangan, akibat vaksinasinya baru dilakukan satu kali.

"Kedua warga Aceh yang mengajarkan di salah satu sekolah Islam di Ukraina ini seharusnya sudah dipulangkan Minggu lalu. Namun, Muhammad Fata yang harus menjalani karantina selama seminggu di Wisma Atlet Pademangan, akibat vaksinasinya baru dilakukan satu kali. Sedangkan Sandi hanya menjalani karantina satu hari, karena sudah divaksin dua kali. Sehingga mereka disepakati dipulangkan bersama," sebutnya. (rn/rd)

Wednesday, March 23, 2022

DAK Integrasi 2022 Batal, HMI Tuding Pemko Langsa dan DPRK Tidak Harmonis.

DAK Integrasi 2022 Batal, HMI Tuding Pemko Langsa dan DPRK Tidak Harmonis.

Ketua Umum Himpun Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Langsa, Amiruddin (Foto: Ist)
RILIS
.NET, Langsa -
Ketua Umum Himpun Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Langsa, Amiruddin meminta Pemko Langsa dan DPRK harus membangun komunikasi yang harmonis, apalagi terkait dengan anggaran yang diperuntukan bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan Amiruddin berkaitan dengan kegaduhan yang terjadi akibat batalnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Integrasi tahun 2022 Kota Langsa, yang membuat Pemko dan DPRK Langsa ribut serta saling menyalahkan karena keterlambatan proses Rekomendasi hibah tanah.

"Masyarakat daerah aliran sungai (DAS) sangat membutuhkan rumah layak huni yang dapat ditempati, maka dalam hal ini pihak Eksekutif dan Legislatif harus bertanggung jawab dan segera merelokasi semua masyarakat daerah aliran sungai," harapnya.

Ketua Umum HMI yang menaungi tiga wilayah yakni Langsa Aceh Timur dan Aceh Tamiang ini juga menuturkan, Pemko dan DPRK Langsa harus duduk bersama dalam membangun Kota Langsa.

"Mari bangun komunikasi yang harmonis agar tidak terjadi kerugian bagi masyarakat," harap Amiruddin, Rabu (22/3/2022).

Masih menurut Amiruddin, Walikota Langsa Usman Abdullah pernah berujar kalau memang DPRK Langsa mau membela kepentingan masyarakat, segala upaya bisa dilakukan untuk mempercepat proses administrasi Rekomendasi Surat Hibah Tanah, namun hal itu tidak dilakukan.

Surat rekomendasi ini adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dikirim melalui Aplikasi Krisna yang digunakan Kementrian untuk pengusulan DAK, sebut Walikota Langsa.

Sementara itu, Jefri Sentana selaku Wakil Ketua Komisi III DPRK Langsa menyebutkan, bantuan rumah kepada masyarakat DAS sudah dimulai tahun 2020 dan seharusnya urusan Sertifikat Hak Milik (SHM)sudah selesai.

Namun diduga ada kesalahan administrasi serta kelalaian dari internal Pemko Langsa, kemudian pada Januari 2021, Pemko Langsa mendapatkan kembali DAK Integrasi dan telah diberitahukan Kementrian PUPR untuk segera menyiapkan SHM agar program tersebut dapat segera dikuncurkan.

"Namun DPRK baru menerima surat persetujuan Rekomendasi dari Pemko Langsa pada tanggal 09 November 2021, jadi selama 10 bulan itu Walikota dan jajarannya kemana saja," kritik Jefri. (rn/Sukma MT)

Monday, March 21, 2022

AS Tetapkan Militer Myanmar Lakukan Genosida terhadap Muslim Rohingya

AS Tetapkan Militer Myanmar Lakukan Genosida terhadap Muslim Rohingya

Washington DC -
Amerika Serikat pada Minggu (20/3/2022) menetapkan, kekerasan yang dilakukan oleh militer di Myanmar terhadap minoritas Rohingya merupakan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Ratusan ribu Muslim Rohingya melarikan diri dari Myanmar yang mayoritas beragama Buddha sejak 2017, setelah tindakan keras militer yang sekarang menjadi subyek kasus genosida di pengadilan tertinggi PBB di Den Haag, Belanda.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken akan secara resmi mengumumkan penetapan tersebut dalam sambutannya saat kunjungan ke Museum Holocaust di Washington, Senin (21/3/2022), menurut laporan AFP.

Museum itu menggelar pameran berjudul "Jalan Burma menuju Genosida"--menggunakan nama lama Myanmar.

Sebelumnya, Blinken dalam kunjungan ke Malaysia pada Desember 2021 berujar, Amerika Serikat sangat aktif menelusuri apakah perlakuan terhadap Rohingya mungkin merupakan genosida.

Sekitar 850.000 orang Rohingya mendekam di kamp-kamp di negara tetangga Banglades, sementara 600.000 anggota masyarakat lainnya tetap berada di negara bagian Rakhine di barat daya Myanmar.

Kasus yang dibuka terhadap Myanmar di Mahkamah Internasional pada 2019 diperumit oleh kudeta militer tahun lalu yang menggulingkan Aung San Suu Kyi dan pemerintah sipilnya, kemudian memicu protes massal dari warga sipil dan tindakan keras berdarah oleh aparat keamanan.

Aung San Suu Kyi yang merupakan peraih Nobel perdamaian menghadapi kritik dari kelompok-kelompok hak asasi manusia atas keterlibatannya dalam kasus Rohingya.

Ia sekarang berada di bawah tahanan rumah dan diadili oleh jenderal yang dia bela di Den Haag. (*)


Sumber: Kompas

Friday, March 18, 2022

Tuntut Penyelesaian Bekas HGU, Ratusan Warga Aceh Tamiang Unjukrasa

Tuntut Penyelesaian Bekas HGU, Ratusan Warga Aceh Tamiang Unjukrasa

RILIS.NET, Aceh Timur - Ratusan warga di Kabupaten Aceh Tamiang melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Bupati setempat pada Jumat (18/3/2022).

Aksi warga dari tujuh desa ini untuk menuntut penyelesaian bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT Desa Jaya, yang telah berakhir izinnya sejak tahun 1988 lalu.

Selain warga Dari Desa Aras Sembilan, Alur Jambu, juga hadir dari Desa Blang Kandis, Perupuk, Serba, Batang Ara, Kecamatan Bandar Pusaka dan Desa Gerenggam, Kecamatan Kejuruan Muda. 

Menurut ratusan warga ini, izin HGU PT Desa Jaya telah berakhir sejak 1988. Mereka meminta kepada Pemerintah setempat untuk menghapus bekas lahan HGU itu.

Dalam aksinya itu massa yang berunjukrasa juga meminta agat lahan eks HGU PT Desa Jaya diberikan kepada masyarakat di 7 Desa tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam aksi ini warga juga memberikan limit waktu, agar pemerintah Aceh Tamiang dapat menyelesaikan persoalan itu dalam waktu satu Minggu kedepan. (rn/chr)

Wednesday, March 16, 2022

Isak Tangis Warnai Kedatangan Mahasiswa Aceh dari Ukraina

Isak Tangis Warnai Kedatangan Mahasiswa Aceh dari Ukraina

Mahasiswa Kedokteran di Ukraina asal Aceh, Arif Fazilla, disambut pelukan hangat oleh keluarga. Foto: AJNN/Iskandar  
Banda Aceh -
Kedatangan mahasiswa Kedokteran asal Aceh, Arif Fazilla dari Ukraina diwarnai isak tangis dan pelukan hangat dari keluarganya.

Arif Fazilla terpaksa pulang ke Aceh, karena invasi Rusia ke Ukraina yang tak kunjung terselesaikan.

Arif Fazilla saat diwawacarai mengatakan, proses evakuasi warga negara Indonesia (WNI) di Ukraina tidak mengalami kesulitan, dan di bawah pengawasan tentara di sepanjang perjalanan di Ukraina.

"Cuma jalan dari Kiev ke Rumania jauh, dan masih ada tentara yang berbaris dijalan, serta aparat itu juga melakukan pemeriksaan terhadap kami," kata Arif Fazilla, Rabu (16/03/2022).

Arif menceritakan, kondisi dan situasi mereka di Ukraina di bawah pengawasan Tentara, sehingga WNI yang ada di sana tidak bisa mengambil dokumen baik itu foto maupun vidio.

"Sebanyak 80 WNI sempat direlokasi ke Rumania. Mereka akan menghapus semua dokumen apapun yang diambilnya," tuturnya.

Arif, menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Indonesia dan Aceh, yang sudah memulangkan serta evakuasi mereka selama di Ukraina, hingga selamat sampai di Aceh. "Ketika mendapatkan kabar ada perang, kami langsung diminta berkumpul di KBRI Ukraina." Imbuhnya. (*)


Sumber: Ajnn
Kunjungi Aceh Timur, Sekda Aceh Serahkan 519 SK untuk ASN di Tiga Wilayah

Kunjungi Aceh Timur, Sekda Aceh Serahkan 519 SK untuk ASN di Tiga Wilayah

Sekda Aceh Taqwallah saat menyerahkan SK untuk ASN di Aceh Timur (Foto: RILIS.NET)
RILIS
.NET, Aceh Timur -
Sebanyak 519 Aparatur Sipil Negara di tiga Kabupaten, yakni Aceh Timur, Kota Langsa dan Aceh Tamiang menerima Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat dan pensiun, Rabu (15/3/2022).

Penyerahan SK tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Aceh Dr H Taqwallah MKes kepada para ASN di halaman depan kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Saat menyerahkan SK kepada para Abdi Negara di tiga kabupaten/kota ini, Sekda Aceh turut didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh Drs Alhudri MM, serta kepala BKA Abdul Kohar, hadir juga Sekda Aceh Timur Ir Mahyuddin MSi dan Kepala BKPSDM Aceh Timur T Didi Farisha SSTP MAP.

Sekda Aceh Timur Ir Mahyuddin saat dimintai keterangannya usai penyerahan SK pangkat golongan IV oleh Taqwallah mengatakan, sebanyak 519 ASN yang menerima SK itu masing-masing dari Aceh Timur sejumlah 211 orang, Langsa 172, dan dari Aceh Tamiang 136 orang.

"519 SK kenaikan pangkat dan pensiun untuk PNS, dari Kota Langsa dan Aceh Tamiang dipusatkan di Aceh Timur. Kalau dulu SK itu diambil sendiri, ini merobah kebiasaan lama dan hari ini diantar langsung sebagai bentuk pelayanan," kata Ir Mahyuddin MSi.

Sekda Mahyuddin juga berharap, agar para ASN yang baru saja menerima SK kenaikan pangkat untuk terus tetap bekerja, berkarya, serta berinovasi dan tetap disiplin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Apalagi yang menerima tadi banyak dari kalangan pendidik, untuk itu kedisiplinan itu sangat perlu dalam memberikan contoh yang baik bagi generasi penerus dimasa depan," tambah Ir Mahyuddin.

Kepada ASN yang telah berakhir masa kerjanya ataupun pensiun, Sekda Aceh Timur turut menyampaikan terimakasih atas kinerja dan amal baktinya kepada negeri.

"Untuk yang telah berakhir masa kerjanya tentunya kita juga menyampaikan terimakasih dan atas pengabdiannya kepada masyarakat, dan negara," ucap Sekda Aceh Timur.

Sekda Aceh Timur ini juga menambahkan, usai penyerahan SK yang dilakukan oleh Sekda Aceh untuk tiga wilayah ini, rombongan dr Taqwallah selanjutnya akan bertolak ke Kabuptaen Gayo Lues via jalan darat melalui Lokop Aceh Timur. (rn/red)


Penulis: Redaksi
Editor: Mahyuddin 

Ketua PPWI Ditangkap, Ketua DK PWI: Ini Lampu Merah untuk Perusahaan Pers

Ketua PPWI Ditangkap, Ketua DK PWI: Ini Lampu Merah untuk Perusahaan Pers

Ketua PPWI Wilson Lalengke yang ditangkap karena dugaan terlibat kasus pengrusakan. | Foto: kalteng.indeksnews.com 
Bandar Lampung - Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung, Iskandar Zulkarnain mengingatkan perusahaan pers untuk belajar dari kasus penangkapan Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke.

Iskandar juga menekankan bahwa kasus tersebut menjadi pintu masuk guna penertiban organisasi pers dan wartawan.

Dilansir dari Antara, Ketua Dewan Kehormatan PWI Lampung Iskandar Zulkarnain mengatakan penangkapan Ketua Umum PPWI menjadi pintu masuk untuk menertibkan lagi organisasi pers dan wartawan.

Iskandar yang juga Ahli Pers Dewan Pers itu menanggapi kegaduhan yang mengatasnamakan organisasi pers dan wartawan yang terjadi di Polres Lampung Timur.

“Ini adalah lampu merah bagi perusahaan pers yang tak berbadan hukum dan tidak terverifikasi di Dewan Pers, juga wartawan yang belum berkompeten untuk segera membenahi perusahaan dan organisasi pers,” ujar dia, dalam keterangannya, di Bandarlampung, Selasa.

Ia mengatakan kasus tertangkapnya Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke dan dua rekannya, wartawan atas nama Muhammad Indra (36) dari resolusitv.com, Sunarso (41) dari lantainews.com, dan Ketua PPWI Lampung Edi Suryadi (48) adalah pintu masuk untuk menertibkan lagi organisasi pers dan wartawan.

Menurutnya lagi, Undang-Undang Pers No 40 Tahun 1999 mengamanatkan bahwa perusahaan pers harus berbadan hukum dan terverifikasi di Dewan Pers. Termasuk juga wartawan harus mengikuti uji kompetensi wartawan (UKW) atau uji kompetensi jurnalis (UKJ).

“Jadi publik harus tahu mana perusahaan pers yang benar-benar terdaftar dan mana wartawan bodong yang berbuat melanggar hukum,” ujarnya pula.

Pemimpin Redaksi Harian Umum Lampung Post itu menjelaskan perusahaan pers dan wartawan harus mematuhi segala regulasi UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan peraturan pers lainnya. Terlebih lagi Dewan Pers dalam menangani kasus sengketa pers sudah menandatangani nota kesepahaman bersama Polri, Kejaksaan Agung RI, dan Mahkamah Agung.

“Apabila sudah terverifikasi di Dewan Pers dan wartawan telah mengikuti uji kompetensi akan memudahkan Dewan Pers, kepolisian, juga hakim untuk menyelesaikan sengketa pers yang bersandar pada UU No 40/1999,” ujarnya lagi.

Selain itu, kata Iskandar, wartawan juga harus bisa memilih organisasi profesi wartawan dan asosiasi perusahaan pers yang sudah menjadi konstituen Dewan Pers, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), dan Serikat Perusahaan Pers (SPS) (rn/red)

Tuesday, March 15, 2022

Presiden Jokowi Berkemah Menikmati Malam di IKN

Presiden Jokowi Berkemah Menikmati Malam di IKN

Jakarta -
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkemah sembari menikmati malam yang cerah dan sejuk di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin malam.

Presiden Jokowi yang tampak mengenakan jaket merah bermotif G20 dan sarung bermotif kotak keluar dari tenda tempatnya bermalam sekitar pukul 22.15 WITA, berdasarkan keterangan dari Biro Pers Sekretariat Presiden.

Mengetahui tenda Ketua MPR RI Bambang Soesatyo tak berada jauh dari tendanya, Presiden Jokowi menghampiri tenda Ketua MPR RI. Keduanya melakukan perbincangan ringan, hingga satu per satu menteri yang ikut bermalam di IKN keluar dari tendanya masing-masing.

"Alhamdulillah udaranya sejuk kalau malam Bapak Presiden, cuaca juga cerah jadi terlihat bulan purnama dan bintangnya," ujar Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Tampak pula Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang semuanya tampak mengenakan pakaian santai, kecuali Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono yang masih mengenakan pakaian kerja.

"Pak Basuki malam-malam masih bekerja," ujar Presiden disambut tawa ringan semuanya.

Setelah melakukan perbincangan kurang lebih selama satu jam, Presiden kemudian kembali ke tendanya diikuti oleh Ketua MPR RI dan para menteri ke tendanya masing-masing.

Lokasi berkemah Presiden terletak sekitar 2,7 kilometer dari titik nol kilometer IKN Nusantara. Presiden dijadwalkan berkemah hingga Selasa (15/3) siang.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono sebelumnya menjelaskan tenda yang digunakan Presiden merupakan tenda yang sederhana namun tetap dijamin penuh keamanannya.

“Kami ketika menginap di IKN ini tentunya apa adanya, dan Bapak Presiden kami siapkan tenda yang sederhana dan lain-lain, tentunya tidak mengurangi keamanan beliau,” ujar Heru.

Berdasarkan foto yang diterima sebelumnya, tenda yang digunakan Presiden berjenis inflatable air dengan warna putih dan ukuran yang cukup luas untuk ditempati dua orang di dalamnya. Tenda tersebut merupakan barang inventaris Sekretariat Presiden yang dibeli saat gempa bumi terjadi di Poso, Sulawesi Tengah, pada 2019. (rn/red)


Sumber: Antara

Sunday, March 13, 2022

Apa yang Terjadi Jika Bom Nuklir Benar-benar Meledak? Begini Menurut Ilmuwan

Apa yang Terjadi Jika Bom Nuklir Benar-benar Meledak? Begini Menurut Ilmuwan

Dampak jika bom nuklir meledak. Foto: Junko Kimura/Getty Images
Jakarta -
Apabila bom nuklir benar-benar meledak, maka efeknya bergantung pada seberapa banyak senjata yang dijatuhkan. Disebutkan dalam Live Science, menurut Federasi Ilmuwan Amerika, Rusia dan Amerika Serikat mempunyai 90 persen senjata nuklir di dunia.

Rusia mempunyai 1.588 senjata dengan jangkauan setidaknya 3.427 mil atau 5.500 kilometer, juga pangkalan pemboman yang menampung pesawat dengan kapasitas menjatuhkan muatan nuklir.

Sementara, Amerika Serikat memiliki 1.644 buah senjata. Kedua negara ini mempunyai nyaris 5.000 bom aktif di antara mereka.

Maka dari itu, perang nuklir dengan skala penuh bisa saja berpotensi menyebabkan kepunahan yang juga diikuti musim dingin nuklir atau yang disebut dengan pendinginan global.

1. Jatuhnya Korban dalam Radius Tertentu

Sebenarnya ada banyak tipe dan ukuran senjata nuklir, akan tetapi versi modern dari mereka berfungsi melalui memicu reaksi fisi. Apa yang dimaksud fisi adalah pemisahan inti atom berat menjadi yang lebih ringan, hal ini merupakan proses pelepasan neutron.

Dampak jika terjadi ledakan fisi ini terkadang disebut pula sebagai bom atom, yang jenis serupanya pernah menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki dengan kekuatan antara 15 dan 20 kiloton TNT.

Sementara, banyak senjata modern lebih berbahaya dari bom Hiroshima dan Nagasaki. Menurut laporan bertajuk 'Preventive Defense Project' yang dipublikasikan Harvard Kennedy School, senjata nuklir berkekuatan 10 kiloton bisa menewaskan 50 persen masyarakat yang berlokasi di radius 3,2 kilometer dari detonasi/ledakan darat. Ini setara dengan bom Hiroshima-Nagasaki.

2. Radiasi

Senjata termonuklir modern mampu memuntahkan bahan radioaktif hingga ke stratosfer yang mana merupakan bagian tengah atmosfer, sehingga memungkinkan dampak secara global. Tingkat radioaktif bergantung pada apakah bom nuklir diledakkan dalam sebuah ledakan di udara ataukah di atas tanah. Jika diledakkan di udara, maka dampak secara global akan lebih buruk tetapi efek langsung di titik nol lebih bisa diredam. Namun, jika diledakkan di atas tanah maka akan sebaliknya.

Selain itu, risiko radioaktif justru paling parah adalah 48 jam pasca ledakan. Buku bertajuk 'Nuclear War Survival Skills' di Oak Ridge National Laboratory juga menyebutkan ketiadaan hujan atau salju bisa menyebabkan materi radioaktif turun ke permukaan tanah lebih cepat.

Menurut buku yang sama, pada waktu 48 jam setelah ledakan, area yang terkena 1.000 roentgen (satuan radiasi ionisasi), hanya akan terpapar radiasi 10 roentgen per jam.

Namun, separuh jumlah penduduk yang terpapar total radiasi sekitar 350 roentgen selama beberapa hari, kemungkinan besar akan meninggal akibat keracunan radiasi akut. Orang yang selamat pun tidak bebas dari bahaya, mereka mendapat risiko kanker selama sisa hidupnya.

3. Bencana Lingkungan

Ledakan bom nuklir bisa saja berdampak terhadap iklim. Sebuah analisis yang diterbitkan dalam 'The Bulletin of the Atomic Scientist' menerangkan, satu atau dua ledakan nuklir memang tidak memiliki efek global. Namun, ledakan 100 bom dengan ukuran yang sama seperti yang dijatuhkan di Hiroshima akan menurunkan suhu Bumi di bawah zaman es circa 1300-1800.

Sebagai gambaran, jika bom nuklir terjadi pada era modern ini, maka bisa terjadi perubahan iklim yang drastis dan tiba-tiba. Sewaktu zaman es kecil, suhu Bumi turun 2 derajat celsius. Pendinginan semacam itu bisa berdampak ke sektor tani dan suplai makanan di era kiwari.


Sumber: detikcom

Tuesday, March 8, 2022

Banjir Lagi, Warga: Walikota Langsa Jangan Bertumpu pada Taman Bunga Saja

Banjir Lagi, Warga: Walikota Langsa Jangan Bertumpu pada Taman Bunga Saja

Kota Langsa Banjir, Selasa (8/3/2022) / Foto: Sukma MT/RILIS.NET)
RILIS.NET, Langsa - Hujan deras yang turun sejak sore menjelang magrib pada Selasa (8/3/2022), mengakibatkan beberapa titik ruas jalan di Kota Langsa terendam banjir hingga mencapai 60 centi meter.

Pantauan Media ini, dibebarapa ruas jalan seperti Jalan Ahmad Yani, Iskandar Muda, Teuku Umar, TM Zein sudah tergenang luapan banjir air hujan. 

Adapun banjir ini diakibatkan drainase yang ada tidak mampu menampung air hujan yang turun sejak sore, seperti terlihat disekitar Lapangan Merdeka yang selalu saja terendam banjir jika turun hujan.

Adi (40), warga Gampong Tengoh, Kecamatan Langsa Kota meminta Walikota Langsa untuk memperhatikan dan membenahi Drainase yang ada khususnya diseputaran Langsa kota.

Karena menurutnya, jika turun hujan lebat walau hanya beberapa jam maka banyak ruas jalan yang ikut terendam. 

Begitu juga dengan warga Blang Seunibong Kecamatan Langsa Kota Murad, ia juga berharap agar Pemko Langsa mempercepat perbaikan sejumlah drainase, sehingga banjir akibat luapan air hujan dapat segera teratasi.

"Walikota Langsa jangan hanya bertumpu pada mempercantik setiap sudut kota dengan taman bunga saja, tapi hal yang terpenting tidak diperhatikan," sebut Murad.

Murad juga menjelaskan, bahwa anggaran perbaikan Drainase dari APBN informasinya sudah turun di tahun ini. "Jadi seharusnya segera diperbaiki drainase yang ada diseputaran Kota Langsa, sehingga Slogan Kota Langsa Selalu Banjir jika hujan turun pun dapat dihilangkan. Sebenarnya kita malu sebagai warga Kota Langsa dengan hal ini," Ketus Murad. (rn/smt)


Penulis: Sukma MT

Editor: Ramadhana

Untuk Keamanan Nelayan, Kapolres Aceh Timur Gelar Patroli Laut

Untuk Keamanan Nelayan, Kapolres Aceh Timur Gelar Patroli Laut

Kapolres Aceh Timur AKBP Mahmun Hari Sandy Sinurat SIK (Foto: Humas Polres Aceh Timur)
RILIS
.NET, Aceh Timur -
Memiliki wilayah perairan yang cukup panjang, Kepolisian Resor Aceh Timur cukup aktif membina dan menjaga keamanan lautnya. Salah satunya melalui program Patroli Laut. Kegiatan patroli ini digelar secara rutin dan berkala.

Kapolres Aceh Timur AKBP Mahmun Hari Sandy Sinurat SIK mengatakan, patroli pada dasarnya bertujuan untuk memberikan rasa aman, khususnya kepada para nelayan yang banyak beraktivitas di laut.

Disamping itu, patroli tersebut digelar dalam rangka menjaga keamanan dan mengantisipasi kemungkinan kejahatan laut seperti pencurian sumberdaya alam, penyeludupan hingga Human Trafficking atau perdagangan manusia.

“Wilayah perairan memiliki kerawanan tersendiri. Oleh sebab itu metode pengamanan yang diterapkan pun juga berbeda," kata Mahmun Hari Sandy Sinurat, Senin (6/3/2022).

Dalam pelaksanaannya Polres Aceh Timur yang dalam hal ini Satpolairud bekerjasama dan bersinergi bersama Pos TNI AL Idi, termasuk juga Panglima Laot dan para nelayan.

"Dengan patroli, setiap kejadian sekecil apapun akan mudah terpantau dan bisa dilakukan penanganan secara cepat dan tepat.” Jelas Kapolres menambahkan.

Dengan menggunakan Kapal Patroli C3 milik Satpolairud Polres Aceh Timur, Kapolres dengan didampingi Kasatpolairud AKP Zainurrusydi SH MH bergerak dari dermaga sandar Satpolairud pelabuhan PPI Kuala Idi menuju ke arah Paya Dua Peudawa, Aceh Timur.

“Hari ini patroli kita arahkan diseputaran perairan Paya Dua Peudawa, dimana banyak kapal nelayan yang melakukan aktivitas. Kita pantau keamanan dan sampaikan imbauan untuk bersama-sama menjaga Kamtibmas di masa pandemi Covid-19," sebut Mahmun.

Ia juga mengungkapkan, sejauh ini kondisi perairan wilayah hukum Polres Aceh Timur dalam keadaan aman dan kondusif.

“Alhamdulillah, sampai saat ini kondisi perairan wilayah hukum Polres Aceh Timur dalam keadaan aman dan kondusif.” Jelas Kapolres Aceh Timur AKBP Mahmun Hari Sandy Sinurat SIK (rn/red)

Monday, March 7, 2022

Ini Negara-negara yang dapat dikunjungi tanpa tes PCR

Ini Negara-negara yang dapat dikunjungi tanpa tes PCR

Jakarta - 
Beberapa negara telah melonggarkan pembatasan perjalanan bagi wisatawan, bahkan ada juga yang telah mencabut persyaratan tes RT-PCR bagi pelancong yang sudah divaksinasi lengkap.

Jika Anda memiliki rencana untuk melakukan perjalanan luar negeri, berikut ini adalah beberapa negara yang bisa dikunjungi, dilansir Indian Express, Senin.

Mesir

Negara itu sendiri telah menurunkan persyaratan RT-PCR sejak tahun lalu bagi mereka yang divaksinasi lengkap. Akan tetapi Mesir hanya menyetujui vaksin Covishield dan AstraZeneca.

Ketika di Mesir, kunjungi Piramida Giza (jelas!), Kuil Karnak Luxor dan Lembah Para Raja, Aswan, Abu Simbel, Kairo, Sinai, Saqqara, antara lain. Pergi menyelam di laut merah dan berlayar di Sungai Nil untuk benar-benar menikmati warisan yang kaya dan hadiah alam negara ini.

Turki

Turki tidak memerlukan tes RT-PCR pada saat kedatangan dari wisatawan yang divaksinasi dari seluruh dunia. Anak-anak di bawah 12 tahun tidak perlu divaksinasi, tetapi Anda akan diminta untuk mengisi formulir pernyataan kesehatan 72 jam sebelum kedatangan.

Jelajahi budaya Turki dengan menikmat masakan lezat, sejarah yang menakjubkan serta pemandangan indah. Masjid Hagia Sophia, Ephesus, Cappadocia, Istana Topkapi, Pamukkale, dan Antalya adalah beberapa dari banyak tempat yang harus dikunjungi di negara ini.

Perancis

Negara terbaru yang membatalkan persyaratan RT-PCR adalah Perancis. Perancis sekarang terbuka untuk pelancong yang telah divaksinasi lengkap dari seluruh dunia.

Selain menjelajahi dan menikmati pesona Paris, pastikan Anda mengunjungi Provence, Versailles, Côte d'Azur, Reims, Brittany, Pegunungan Alpen Prancis, dan wilayah Alsace.

Swiss

Jika sudah divaksinasi lengkap, Anda dapat mengunjungi Swiss atau menunjukkan bukti bahwa baru pulih dari COVID-19.

Namun yang harus diperhatikan adalah suntikan kedua Anda tidak boleh lebih dari 9 bulan. Jika sudah lebih, maka Anda akan diminta untuk mendapatkan suntikan booster.

Di Swiss, Anda dapat menyaksikan pemandangan layaknya lukisan, dari pemandangan jurang yang menakjubkan hingga desa Swiss kuno yang memancarkan pesona. Ada juga puncak pegunungan Alpen yang berselimut salju, hingga danau dan gletser zamrud.

Norwegia

Aturan serupa juga berlaku untuk Norwegia. Tetapi jika Anda mengunjungi kepulauan Svalbard, Anda akan diminta untuk melakukan tes RT-PCR.

Oslo, Troms, Lofoten, Nordland, Bergen, Geirangerfjord, Trondheim, dan Trøndelag adalah tempat-tempar yang wajib dikunjungi.

Libanon

Untuk mengunjungi Libanon, wisatawan yang divaksinasi lengkap tidak perlu menjalani tes RT-PCR jika dosis kedua mereka

 tidak lebih dari 6 bulan. Namun, Libanon masih memerlukan tes PCR pada saat kedatangan.

Pigeon Rocks di Raouche, tembok Fenisia, souk tua, masjid Mohamman Al-amin, Teluk Zaitunay, dan Kastil Byblos harus ada dalam rencana perjalanan Anda.

Kroasia

Kroasia menyetujui dosis Covishield dan Covaxin yang tidak lebih dari 180 hari. Jika sudah lebih dari waktu yang ditetapkan, Anda harus menunjukkan sertifikat booster.

Mark Dubrvika, kota Hvar, Taman Nasional Danau Plitvice, Taman Nasional Kornati, Zadar, pantai Zlatni Rat, dan kota Korcula wajib dikunjungi ketika Anda merencanakan liburan Kroasia. (*)


Sumber: Antara

Sunday, March 6, 2022

Sebanyak 144 Warga Rohingya Terdampar di Bireuen

Sebanyak 144 Warga Rohingya Terdampar di Bireuen

RILIS
.NET, Bireuen -
Sebanyak 114 etnis Rohingya asal Myanmar kembali terdampar di Aceh. Kali ini para pengungsi ini mendarat di pesisir pantai Kabupaten Bireuen, Minggu (6/3/2022) sekitar pukul 02.00 WIB.

Informasi yang diperoleh media ini menyebutkan, bahwa boat yang membawa ratusan etnis Rohingya itu terdampar di Muara Gampong Kuala Raja, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireun.

Berdasarkan keterangan dari Panglima Laot Kabupaten Bireuen Badruddin menyebutkan, untuk data sementara etnis Rohingya itu berjumlah 114 orang yang terdiri dari 58 laki-laki dewasa, 21 perempuan dewasa serta 35 anak-anak.

“Saat ini etnis Rohingya itu masih ditempatkan sementara di Meunasah Gampong Alue Buya Pasie," kata Badruddin.

Ia juga mengaku bahwa hal itu telah dilaporkan ke pihak kepolisian setempat dan juga pihak United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) agar mereka dapat ditangani lebih lanjut.

"Ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian setempat dan juga pihak UNHCR agar mendapatkan penanganan lebih lanjut," pungkasnya. (rn/rd)

Thursday, February 24, 2022

Ratusan Mantan Aktivis HMI Tumpah Ruah Hadiri Peresmian Gedung KAHMI Aceh

Ratusan Mantan Aktivis HMI Tumpah Ruah Hadiri Peresmian Gedung KAHMI Aceh

RILIS.NET, Banda Aceh - Peresmian gedung Korps Alumni HMI (KAHMI) di Desa Cot Cut, Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar pada Rabu (23/2/2022), dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan juga Gubernur Aceh.

Ratusan para mantan kativis HMI di Provinsi Aceh tumpah ruah menghadiri peresmian gedung KAHMI Aceh Centre yang dibangun dari hasil wakaf para Alumni HMI.

Gedung KAHMI yang diresmikan oleh Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah ini juga dihadiri oleh sejumlah Anggota DPR RI seperti M Nasir Djamil, Ahmad Doli Kurnia Tandjung yang juga Presidium KAHMI pusat serta Anggota DPD RI, sejumlah Anggota DPRK dari Kabupaten/kota, para Akademisi, dan beragam profesi lainnya yang berasal dari organisasi Hijau Hitam ini.
Ketua Badan Wakaf Dr Muhammad Dayyan MEc dalam laporannya mengatakan, KAHMI Aceh juga tidak hanya dengan membangun gedung yang nantinya dapat difungsikan dengan berbagai kegiatan HMI dan KAHMI, namun jauh dari pada itu untuk jangka panjang.

"Bukan tidak mungkin KAHMI melaui badan wakaf nantinya juga akan memiliki lahan yang produktif dan juga dalam bentuk properti lainnya, dan itu tidak mustahil jika anggota KAHMI mau berkontribusi seperti hasil yang kita resmikan hari ini," sebut Muhammad Dayyan.

Begitupun dari pernyataan Koordinator Presidium KAHMI Aceh Zulfikar ZB Lidan ia turut berharap agar KAHMI Aceh tetap berkontribusi demi kemajuan dan kejayaan KAHMI sehingga bisa mandiri.

Zulfikar juga mengatakan, dengan adanya gedung ini nantinya berbagai kegiatan akan dapat digelar di gedung KAHMI. "Kami berharap gedung ini dapat dimanfaatkan, bukan hanya oleh KAHMI dan HMI tapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat," harap Zulfikar Lidan.

Sementara itu, Ahmad Doli Kurnia Tandjung Ketua Komisi ll DPR RI yang juga Koordinator Presidium KAHMI Pusat turut berharap agar organisasi KAHMI ini dapat terus membantu HMI sehingga proses pengkaderan tidak akan terhenti, begitu juga dengan kontribusi pemikiran dan masukan yang bersifat positif juga sangat perlu demi kemajuan HMI.

"Jika air dihulu itu jernih maka air digilir juga ikut jernih," sebut Ahmad Doli Kurnia dari fraksi partai Golkar ini disela-sela mengisi acara itu pada Rabu, (24/2/2022).
Sementara itu Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah MT sangat mengapresiasi hasil kerja Badan Wakaf KAHMI Aceh ini, yang secara maraton terus fokus dalam membangun gedung KAHMI Aceh ini yang dimulai sejak peletakan batu pertama dua tahun lalu.

Dalam sambutannya, Gubernur Nova turut berpesan agar gedung tersebut dirawat serta dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sebagai aset organisasi.

"Merawat jauh lebih susah daripada membangun. Bukan hanya merawat secara fisik, tapi juga marwah harga diri yang juga harus dirawat,” pesan Gubernur yang juga mantan Alumni HMI.

Gubernur juga mengucapkan selamat kepada keluarga besar KAHMI atas diresmikannya gedung baru tersebut. Gedung itu kata Gubernur akan menjadi wadah bagi KAHMI untuk mengembangkan kemampuan para kader serta menjadi awal kemandirian KAHMI. (rn/red)

Wednesday, February 23, 2022

Wow! Rumah Menteri di Ibukota Baru Luasnya 580 M Persegi

Wow! Rumah Menteri di Ibukota Baru Luasnya 580 M Persegi

Foto: Istana Negara di Ibu Kota Baru (Dok. Instagram Nyoman Nuarta)
Jakarta -
Pemerintah semakin siap memindahkan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Dalam lampiran II UU IKN dijelaskan berbagai aspek pembangunan ibu kota baru, termasuk rumah pagi pejabat dan PNS.

Berikut beberapa informasinya dirangkum detikcom.

1. Rumah Abdi Negara Dibangun 2022-2024

Perumahan bagi aparatur sipil negara/pegawai negeri sipil (ASN/PNS) di ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) mulai dibangun pada 2022-2024.

2. Pihak Swasta Dilibatkan

Penyediaan perumahan PNS di IKN akan difasilitasi oleh pemerintah dengan membuka kesempatan keterlibatan swasta.

Sementara itu, penyediaan perumahan masyarakat akan menggunakan mekanisme pasar yang disediakan oleh pengembang swasta sesuai dengan proses bisnis yang ada di pasar perumahan setempat dan didukung dengan sistem pembiayaan perumahan yang efisien.

3. Spesifikasi Rumah Menteri hingga Staf

Perumahan aparatur sipil negara dengan spesifikasi hunian berorientasi pada kenyamanan serta berfungsi ganda sebagai hunian dan tempat bekerja, yakni sebagai berikut:

- Menteri/Pejabat Tinggi Negara: Rumah Tapak 580 m2

- Pejabat Negara: Rumah Tapak 490 m2

- JPT Madya/ Eselon 1: Rumah Tapak 390 m2

- JPT Pratama/Eselon 2: Rumah Susun 290 m2

- Administrator / Eselon 3: Rumah Susun 190 m2

- Pejabat Fungsional dan staf lainnya: Rumah Susun 98 m2

4. Berkonsep "Kota 10 Menit"

Konsep hunian eksisting yang umumnya berupa bangunan tunggal dianggap tidak sejalan dengan arah pengembangan wilayah IKN untuk menjadi "Kota 10 Menit".

Oleh karena itu, kebutuhan hunian dan fasilitasnya akan dimodifikasi melalui penggabungan berbagai layanan dalam satu bangunan, yaitu dengan memperhatikan standar kenyamanan yang berlaku serta menyediakan hunian dalam bentuk rumah susun atau apartemen, dengan tetap memperhatikan standar minimal bagi tiap kebutuhan, seperti jabatan dan jumlah anggota rumah tangga.


Sumber: detik
Gubernur Nova: Sinergi Lintas Ahli Dapat Minimalisir Tragedi Banjir

Gubernur Nova: Sinergi Lintas Ahli Dapat Minimalisir Tragedi Banjir

Gubernur Aceh Ir H Nova Irinasyah MT (Foto: Humpro Sekdaprov Aceh)
RILIS
.NET, Banda Aceh -
Sinergi lintas ahli seperti pakar teknik sipil dan teknik hidraulik akan mampu menghadirkan konsep jitu untuk meminimalisir atau bahkan meniadakan prahara banjir yang senantiasa muncul secara periodik di Aceh.
Hal itu dikatakan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, Selasa (22/02/2022) ketika membuka acara diskusi terbuka “Konsep dan Kebijakan Dalam Penanggulangan Banjir Aceh” di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh.

Diskusi itu digelar oleh Ikatan Alumni Teknik Sipil (IKATSI) Universitas Syah Kuala yang bekerja sama dengan Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) cabang Aceh, Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 dan Dinas Pengairan Aceh.

Dalam sambutannya Gubernur berharap para peserta diskusi dapat berbagi keahlian dan pengetahuan terkait penanggulangan banjir, untuk dijadikan formulasi bersama sehingga kejadian banjir bisa segera diminimalisir, bahkan ditiadakan di Aceh.

“Saya berpesan kiranya melalui forum ini Bapak Ibu sekalian dapat memberikan keahlian dan pengetahuannya terkait penanggulangan banjir, untuk kita jadikan formulasi bersama,” kata Gubernur.

Menurut Gubernur, seluruh pihak di Aceh harus mampu menata kembali "hubungan manusia dengan air", sehingga melahirkan desain pengendalian air bagi kemaslahatan hidup bersama. Gubernur mencontohkan Amsterdam, ibu kota Negara Belanda yang terkenal mampu mengendalikan air dengan cukup baik.

Sehingga tidak ada permasalahan banjir di negara itu. Padahal kata Gubernur, Belanda adalah negara yang daratannya lebih rendah dari permukaan laut.

Namun dengan desain pengendalian air yang baik mereka mampu mengelola hal itu dengan aman.

Dalam kesempatan itu Gubernur juga mengutip firman Allah SWT dalam Surat Ar Rum ayat 48, yang mencerminkan bahwa seharusnya manusia gembira dengan turunnya hujan sebagai pembawa rahmat.

Selanjutnya juga Surah Ar Ra’du ayat 3 yang mengisyaratkan untuk berpikir, agar pengelolaan sumber daya air dapat menghasilkan kemaslahatan bagi semua.

Diskusi yang berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Pengairan Aceh, staf ahli gubernur, asisten Sekda Aceh, perwakilan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 1, Ketua Umum Ikatan Alumni Teknik Sipil (IKATSI) Universitas Syah Kuala, Ketua Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) cabang Aceh, serta para narasumber, praktisi dan akademisi. (*)

Thursday, February 17, 2022

HPSN Akan Diperingati di Aceh Timur, Bupati Intruksi Gotong-royong Massal

HPSN Akan Diperingati di Aceh Timur, Bupati Intruksi Gotong-royong Massal

Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur Ir Mahyuddin MSi (Foto: Ist)
RILIS.NET, Aceh Timur - Para Aparatur Sipil Negara (ASN) dari sejumlah OPD yang ada di lingkungan Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur melaksanakan kegiatan gotong-royong pada Kamis (17/3/2022).

Bupati Aceh Timur H Hasballah Bin HM Thaib SH melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Ir Mahyuddin MSi menuturkan, Gotong-royong ini digelar dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN).

"Hari ini semua para ASN disejumlah OPD melaksanakan gotong-royong dalam rangka memperingati hari peduli sampah nasional, selain itu juga gotong-royong ini demi menjaga lingkungan agar tetap sehat dan indah," kata Sekda Aceh Timur Ir Mahyuddin MSi.

Sekda menambahkan, untuk tahun ini Kabupaten Aceh Timur ditetapkan sebagai lokasi peringan hari peduli sampah nasional tingkat Provinsi Aceh pada 24 Februari 2022 mendatang. 

Rencananya kegiatan ini akan dibuka oleh Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah, dan akan dihadiri oleh seluruh Kabupaten/kota yang ada di Aceh.

Gotong-royong ini tambah Sekda sesuai dengan Surat dari Bupati Aceh Timur Nomor 411/1001 tertanggal 2 Februari 2022, yang ditujukan kepada para kepala OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.

"Sebelumnya gotong-royong serupa juga sering diperintahkan oleh pak Bupati guna untuk menjaga lingkungan diseputaran kota Idi agar tetap bersih. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini semua kita harus mengutamakan kebersihan agar terbebas dari segala kuman, untuk itu kita minta semua tetap menjaga kebersihan," harap Sekda Aceh Timur Ir Mahyuddin MSi. (rn/red)

Saturday, February 12, 2022

PW Pemuda Muhammadiyah Siap Bawa Muktamar ke Aceh

PW Pemuda Muhammadiyah Siap Bawa Muktamar ke Aceh

RILIS
.NET, Banda Aceh -
Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Aceh menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah Muktamar Pemuda Muhammadiyah. Minggu (12/3/2022).

Perhelatan akbar di tingkat nasional yang diadakan 4 tahun sekali ini akan menentukan sosok Pimpinan Pusat yang akan menakhodai Pemuda Muhammadiyah kedepannya.

Sebagai salah satu organisasi kepemudaan, Pemuda Muhammadiyah memiliki peran vital dalam dinamika berbangsa dan bernegara.

Menurut Sekretaris PW Pemuda Muhammadiyah Aceh, Danil Akbar Taqwadin sejak awal periode kepengurusan, PW Pemuda Muhammadiyah Aceh memang telah berencana untuk membawa Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke Aceh. "Karena itu, berbagai persiapan telah dilakukan sejak jauh-jauh hari," sebut Danil Akbar Taqwadin.

"Meskipun sepeninggal Almarhum Ketua Rudi Ismawan yang berpulang pada 27 Januari lalu, semangat beliau untuk membawa Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke Aceh perlu kami teruskan," sebutnya.

Ia juga menambahkan, Muktamar Pemuda Muhammadiyah dapat melahirkan multiplier effect yang signifikan. Pada Muktamar di Yogyakarta 2018 yang lalu, sedikitnya 5 ribu sampai 10 ribu peserta dan penggembira hadir pada momen tersebut.

"Pada momen itu, sektor pariwisata dan ekonomi Yogyakarta meningkat drastis. Hal ini yang kami proyeksikan pula ketika Muktamar Pemuda Muhammadiyah dapat kita bawa ke Aceh," ungkapnya.

Masih menurut Danil, ribuan peserta dan penggembira yang hadir ketika muktamar diharapkan menjadi duta untuk mempromosikan pariwisata dan potensi ekonomi Aceh lainnya.

"Seiring itu, harapan kami dengan Muktamar ini dapat memberikan gambaran syariat Islam di Aceh yang aman dan ramah. Tentu, hal ini yang pilar penting bagi pertumbuhan kembali pariwisata dan investasi yang selama ini terganggu akibat pandemi covid-19" tutup Danil. (rn/Rizki)

Friday, January 28, 2022

Aceh Timur Akan Dijadikan Pilot Project KTR untuk Aceh

Aceh Timur Akan Dijadikan Pilot Project KTR untuk Aceh

RILIS
.NET, Langsa -
Program peta jalan advokasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Aceh Timur yang dilaksanakan oleh The Aceh Institute dengan Pemkab Aceh Timur berlangsung di sebuah Caffe yang ada di Kota Langsa, pada Kamis (27/1/2022) malam.

Media Briefing yang dihadiri puluhan wartawan dari lintas media berlangsung santai dan hangat ini sangat menarik minat para pers, karena Aceh Timur akan dijadikan Pilot Project KTR untuk Aceh.

Kasatpol PP dan WH Aceh Timur T Amran yang mewakili Bupati Aceh Timur memberikan materi tentang Pembinaan dan Pengawasan terkait dengan penerapan Peraturan Bupati Aceh Timur No.33 tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam Kabupaten Aceh Timur.

Adapun sasaran targetnya adalah tempat umum, seperti fasilitas pendidikan, tempat ibadah, tempat bermain anak, angkutan umum serta tempat umum lainnya yang sudah ditetapkan.

"Adapun target khusus dalam implementasi KTR ini adalah lahirnya Qanun serta hal utama sebelum itu tercapai harus dijalankan, pertama sekali bagi ASN di lingkungan kantor Pemkab Aceh Timur, sehingga menjadi contoh bagi masyarakat kedepan," sebut Ampon sapaan akrab T Amran.

Namun sambung Ampon, disini kita butuh peran media untuk publikasi kemasyarakat bahwa di Aceh Timur sudah ada Perbup KTR, sehingga program ini dapat mencapai tujuan menjadikan Aceh Timur bebas Rokok dan masyarakat sehat.

Ampon juga menambahkan ada beberapa hal yang membuat program ini terkendala, khususnya dalam sosialisasi dan biaya. "Maka dengan ini kita laksanakan Media Briefing sehingga sosialisasi dapat berjalan sebelum Qanun ditetapkan oleh pihak Legislatif," tambahnya.

Sementara itu, Manajer Kemitraan The Aceh Institute Muazzinah BSc MPA sebagai narasumber dalam kegiatan itu mengatakan, Aceh Timur adalah daerah paling berpotensi dijadikan pilot project KTR di Aceh dari beberapa wilayah yang sudah disosialisakan program ini karena Bupati Aceh Timur sangat antusias.

"Ini dapat dilihat dari keinginan mengawali ini dengan Qanun Daerah," sebut Muazzinah.

Muazzinah yang didampingi Direktur The Aceh Institute DR Fajran Zain juga menekankan bahwa masyarakat tidak perlu takut atau alergi dengan program ini.

"Karena KTR bukan melarang orang merokok tapi untuk mengatur dimana saja tempat yang boleh merokok atau tidak karena hal ini penting untuk generasi masa depan," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua LSM Gajah Puteh Sayed Zahirsyah Almahdaly selaku mitra lokal khususnya Aceh Timur sangat berterima kasih untuk The Aceh Institute dan Pemkab Aceh Timur dalam kegiatan ini.

"Kita juga mengharapkan Pemda setempat untuk selalu bekerjasama dengan media sehingga sosialisasi dari program pemerintah dapat berjalan dengan baik," harap Sayed Zahirsyah. (rn/Sukma MT)

Thursday, January 27, 2022

Bareskrim Bongkar Praktik Produksi Obat Keras Ilegal di Bogor

Bareskrim Bongkar Praktik Produksi Obat Keras Ilegal di Bogor

Jakarta -
Bareskrim Mabes Polri bersama Polda Jawa Barat dan Polres Bogor membongkar praktik produksi obat keras ilegal di sebuah ruko Lampu Merah Cikaret (LMC), Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu.

"Sejauh ini, kami amankan delapan orang. Namun, sementara ini baru tiga orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni IW, WD dan YN," ungkap Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Jayadi saat memberikan keterangan di lokasi produksi.

Polisi masih melakukan pengembangan dan tidak menutup kemungkinan ada peningkatan status dari orang yang telah ditangkap.

Menurut dia, obat keras yang diproduksi tersebut merupakan golongan G ilegal seperti tramadol dan lainnya.

Awalnya polisi menangkap IW yang berperan sebagai distributor dan pengendali peredaran obat keras di wilayah Sawangan, Kota Depok, pada 25 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB.

Kemudian di hari yang sama, polisi langsung melakukan pengembangan ke Kabupaten Bogor. Sekitar pukul 21.00 WIB, polisi tiba di Ruko LMC Nomor 122 yang merupakan tempat produksi berbagai obat keras serta mengamankan WD, YN dan AR.

Lalu pengembangan berlanjut ke Kota Tangerang, Banten. Masih di hari yang sama sekitar pukul 23.00 WIB, petugas mengamankan MS dan BD yang berperan sebagai distributor dan pengedar obat di Tangerang.

Kemudian pada 26 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, pengembangan kasus sampai di wilayah Duren Mekar, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok. Di sana ditemukan sejuta butir tablet berwarna putih.

Pengembangan berlanjut ke wilayah Cisauk, Kota Tangerang, di hari yang sama sekitar pukul 04.00 WIB. Di sini petugas mengamankan dua orang yang berperan sebagai penjaga toko milik BD.

"Para tersangka dijerat dengan Pasal 196, Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana 15 tahun dan denda Rp1,5 miliar. (rn/red)