Showing posts with label Opini. Show all posts
Showing posts with label Opini. Show all posts

Wednesday, March 9, 2022

Kesetaraan Gender adalah Tentang Kemanusiaan

Kesetaraan Gender adalah Tentang Kemanusiaan

Foto: Rita Zahra 
RILIS.NET, Banda Aceh  - Peringatan Hari Perempuan Internasional atau International Women’s Day (IWD), merupakan hari yang spesial bagi para perempuan di seluruh dunia. Setiap bulan Maret tepatnya pada tanggal 8 memperingati Hari Perempuan Internasional.

Peringatan ini menjadi momentum yang sangat penting akan pengakuan perempuan atas prestasinya yang tanpa memandang asal,bahasa, budaya, ekonomi, sosial, maupun pandangan politik. Selain itu, Hari Perempuan Internasional juga diperingati sebagai manuver untuk mempercepat tercapainya kesetaraan gender.

Selain itu,hari perempuan internasional juga bertujuan sebagai seruan bagi kaum wanita untuk memperjuangkan hak hak mereka.

Gender bukan hanya tentang perempuan saja,namun merupakan relasi antara lelaki dan perempuan. Kesetaraan gender harus dimaknai dengan kesetaraan akses,partisipasi yang berimbang serta perolehan manfaat yang adil antara laki laki dan perempuan.

Tema yang diusung pada tahun ini, Hari Perempuan Internasional tahun 2022 adalah “Break The Bias” yang memiliki sejumlah tujuan. Yang dimana sejumlah tujuan tersebut seperti untuk menghentikan bias gender, stereotype, dan juga diskriminasi gender yang masih sering muncul.

Tema tersebut bermakna sebagai seruan kepada semua pihak untuk menantang dan menyerukan tentang kesetaraan gender dan merayakan pencapaian perempuan.

Perempuan Memiliki semboyan “Selagi dunia masih membutuhkan wanita yang kuat, maka kamu harus tetap hidup” artinya wanita harus kuat dan tetap hidup karena dunia masih membutuhkan sosok perempuan untuk ikut serta berkontribusinya.

Perempuan adalah manusia istimewa, yang harus di jaga dan mereka berhak Untuk mendapatkan rasa kenyamanan dalam setiap ruang aktivitasnya. Maka dari itu setiap manusia berhak mendapatkan hak yang setara dengan cara menghentikan berbagai macam diskriminasi berbasis gender terhadap perempuan. (*)


Penulis: Rita Zahra Mahasiswa Bahasa Inggris Uin Ar-Raniry Banda Aceh


Sunday, October 18, 2020

PKS Aceh Timur Bagikan Beasiswa untuk Pelajar Miskin

PKS Aceh Timur Bagikan Beasiswa untuk Pelajar Miskin

Ketua PKS Aceh Timur Tgk Mustafa MY Tiba Bagikan Beasiswa untuk Pelajar Miskin (Ist)
RILIS.NET, Aceh Timur - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Aceh Timur membagikan 420 beasiswa kepada para pelajar miskin tingkat SD dan SMP. Sabtu (17/10/2020).

Beasiswa itu diserahkan secara simbolis oleh Ketua PKS Aceh Timur, Tgk. Mustafa MY Tiba, dan turut disaksikan oleh kepala sekolah dan dewan guru serta beserta wali murid di SD Negeri 1 Kuta Binjei, Aceh Timur.

Tgk Mustafa mengatakan, beasiswa tersebut merupakan program kerjasama DPR RI dengan Kementrian Pendidikan Republik Indonesia melalui Program Indonesia Pintar (PIP).

"Beasiswa PIP ini merupakan aspirasi Bapak HM. Nasir Djamil Anggota Fraksi PKS DPR RI, pada tahun ini kami mengajukan 420 siswa/i miskin tingkat SD sampai SMP, dari berbagai sekolah di Kabupaten Aceh Timur," kata Tgk Mustafa.

Sementara itu, Kepala Sekolah SD N 1 Kuta Binje, Sarianum, S.Pd yang mewakili wali murid mengucapkan terimakasih kepada HM Nasir Djamil dan PKS yang telah memperjuangkan beasiswa untuk murid di sekolahnya.

"Tentu Beasiswa ini sangat bermanfaat bagi siswa-siswi miskin disini, apalagi ditengah keadaan pandemi Covid-19 ekonomi sangat sulit bagi warga, untuk iti kami sangat berharap agar ini dapat terus berlanjut ditahun depan, dan adanya penambahan kuota, karena masih banyak siswa miskin yang belum menerima beasiswa ini," harap Sarianum. (red).

Sunday, September 13, 2020

Menyoal Bimtek Keuchik Ala LEMPANA di Aceh Timur

Menyoal Bimtek Keuchik Ala LEMPANA di Aceh Timur

Praktisi Hukum Aceh Auzir Fahlrvi, SH
RILIS.NET, Aceh Timur - Aceh Timur kali ini dibuat heboh dengan sebuah lembaga organisasi/Perkumpulan Non Pemerintah bernama LEMPANA (Lembaga Pengembangan Aparatur Negara) asal Medan Sumatera Utara atas gebrakannya mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk Aparatur Perangkat Desa termasuk Tuha Peut Gampong (TPG). 

Kegiatan Bimtek dalam bentuk apapun sebenarnya tidak dipersoalkan asalkan dilaksanakan sesuai prosedur dan tidak melangkahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Kementerian Dalam Negeri dalam Surat Edarannya (SE) nomor140/8120/SJ tanggal 19 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Mendagri dan ditujukan kepada seluruh Bupati/Walikota Seindonesia menegaskan bahwa penyelenggaraan Bimtek terkait dengan Desa harus dilakukan oleh Organisasi Pemerintahan Daerah(OPD) dan lembaga lainnya yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. 

Lalu bagaimana dengan adanya lembaga seperti LEMPANA yang tidak mengantongi rekomendasi Kemendagri tapi nekat melakukan Bimtek terhadap Perangkat Desa di Aceh Timur? 

Poin ketiga Surat Edaran Mendagri mengingatkan bahwa Kewenangan Desa adalah merupakan inti dari Desa yang menjadi rujukan dalam tata kelola desa, maka dalam menata Kewenangan Desa harus dilakukan dengan memperhatikan keselarasan pelaksanaan urusan Pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan hirarki pemerintahan, sehingga pelaksanaan Bimbingan Teknis khusus dimaksud, secara teknis dilaksanakan bersama OPD terkait lainnya dan Lembaga yang sudah disetujui/direkomendasi oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, di luar itu Ilegal. 

Mengacu pada penegasan poin ketiga Surat Edaran Mendagri itu, lembaga bimtek atau pelatihan yang tidak mendapat rekomendasi dari Kemendagri tidak diperbolehkan untuk mengadakan kegiatan bimtek. 

Selanjutnya, dalam poin keempat dijelaskan bahwa Dinas PMD Kabupaten/Kota wajib berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang bertanggung jawab untuk Materi dan Narasumber serta Keluaran Bimtek. 

Lalu, di poin kelima dijelaskan, agar melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan APBDes atas pelaksanaan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah atau Lembaga non Pemerintah supaya berbasis pada hasil (output) dan apabila ada Institusi Pemerintah yang melaksanakan Bimtek agar selalu disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. 

Point terakhir surat edaran tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan agar melibatkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten/Kota. 

Nah dalam konteks ini,Ketua LEMPANA Rahmad Prayuda saat ditanyakan oleh pegiat LSM dan Media di Aceh Timur mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki rekomendasi dari Kemendagri termasuk izin pelaksanaan acara Bimtek dari Polres Aceh Timur(hasil konfirmasi langsung dan ada rekaman visualnya), Penulis belum tahu apakah saat ini sudah diurus izin kegiatan tersebut dari pihak Kepolisian termasuk soal izin protokol kesehatan dari Tim Gugus Tugas Covid 19. 

Yang jadi pertanyaan, kenapa Lembaga Non Pemerintah sekelas LEMPANA nekat dan terlalu berani melaksanakan Bimtek di Aceh Timur tanpa ada rekomendasi Kemendagri dan menggelar Bimtek tahap pertama tanpa izin dari pihak Kepolisian, ada apa? 

Bupati Aceh Timur sebagai Kepala Pemerintahan seyogyanya memberikan teguran dan mengambil kebijakan tegas untuk menghentikan kegiatan Bimtek berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

Dalam ketentuan pasal 24 ayat 2 dan 3 Qanun Aceh Timur nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong dinyatakan bahwa kerjasama Desa/Gampong dengan pihak ketiga seperti LEMPANA ini harus melalui musyawarah gampong bersama warga desa,tidak boleh dilakukan sepihak oleh Keuchik atau perangkat desa lainnya karena aturan lebih lanjut mengenai kerjasama dengan pihak lain diatur dengan Peraturan Bupati. 

Sepengetahuan Penulis, tidak ada peraturan Bupati terkait kerjasama kegiatan Bimtek LEMPANA dengan seluruh Keuchik di Aceh Timur atau Perbup lainnya terkait Bimtek.bahkan didalam pasal 29 ayat 3 Qanun Aceh Timur nomor 4 Tahun 2018 tentang Tuha Peut Gampong dinyatakan bahwa Anggota TPG berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui Diklat, sosialisasi, Bimtek, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan didalam negeri dan penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten bagi pimpinan dan Anggota TPG yang berprestasi. 

Itu artinya bahwa Bimtek seyogyanya dilakukan oleh Pemkab Aceh Timur bersama instansi terkait seperti DPMG dan Inspektorat terkait manajemen dan pengelolaan keuangan desa serta peningkatan kapasitas Aparatur Gampong dan Tuha Peut, ini kok malah dilakukan oleh Lembaga Non Pemerintah dan dikutip biaya 5 Juta Per orang Perangkat Desa yang ikut Bimtek LEMPANA tersebut. 

Bayangkan saja, berapa banyak dana desa dihabiskan untuk kegiatan Bimtek yang tidak begitu mendesak dan prioritas itu.setiap desa di Aceh Timur berarti harus menggelontorkan dana maksimal 20 juta untuk 4 Orang peserta Bimtek LEMPANA dan kalikan saja dengan total 513 desa yang ada jika semua ikut serta. 

Karena itu, ada baiknya Bupati bersama Stakeholder terkait perlu kiranya berinisiasi untuk menghentikan Bimtek LEMPANA itu secara arif dan bijaksana.Bupati harus menunjukkan dirinya sebagai top leader yang memiliki hak dan kewenangan sebagaimana diatur didalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan termasuk UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang UU Pemerintah Aceh, pertanyaannya adalah,beranikah Bupati Aceh Timur yang dipanggil Rocky itu untuk menghentikan Bimtek tersebut? kita tunggu dan lihat saja.

Penulis Merupakan Praktisi Hukum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin)

Thursday, April 9, 2020

Bukan Saja Perang, Wabah  Juga Bisa Runtuhkan Peradaban Dunia

Bukan Saja Perang, Wabah Juga Bisa Runtuhkan Peradaban Dunia

Mahyuddin Kubar (Foto: Ist)
rilisNET, Aceh Timur -  Bukan saja perang, Wabah (Bencana) juga bisa menghancurkan sebuah peradaban. Sebuah negara bisa lenyap dan hanya menyisakan nama, tak terkecuali walau Amerika sebagai negara Super Power sekalipun, jika negara itu  tidak mampu mengatasi lonjakan wabah virus corona yang menyerangnya.

Begitu juga dengan sebuah negara dari tiada menjadi ada. Perang juga bisa merubah segala, termasuk meruntuhkan sebuah negara.

Abdur-Rahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadhramiy (1332-1406) yang lebih dikenal dengan Ibnu Khaldun, salah seorang ahli sejarah dan sosiologi muslim dari Tunisia mengatakan bahwa “Setiap peradaban itu bangkit dan musnah”.

Selanjutnya dia memaparkan bahwa kebangkitannya dimulai dengan fanatisme dan semangat untuk menuntut ilmu, setiap peradaban akan sampai pada puncak kejayaannya dan yang menjatuhkannya adalah degradasi moral dan hilangnya semangat menuntut ilmu, sekalipun memiliki kekayaan berlimpah dan tentara yang kuat, akan jatuh juga.

Senada dengan itu, Arnold Toynbe sejarawan Inggris (1889-1975) itu menyimpulkan tentang faktor-faktor yang menyebabkan punahnya suatu bangsa. Sebuah bangsa akan eksis ketika berhasil menghadapi tantangan alam dan iklim sehingga peradabannya akan tumbuh, sebaliknya akan punah ketika tantangan yang dihadapi lebih besar dibandingkan kemampuan untuk mengatasinya.

Kemampuan suatu negara dalam mengatasi pandemi ini akan menjadi dasar sebuah kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing negara untuk menyelamatkan bangsa dan beradabannya. Maka ketegasan dan mengerahkan semua kekuatan yang ada mutlak diperlukan demi menyelamatkan rakyatnya.

Terkait wabah Covid-19 ini banyak negara yang kewalahan menghadapinya. Mereka ibarat sedang bertempur dalam sebuah peperangan yang musuhnya tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Amerika misalnya, Presiden Donald Trump menilai dua minggu ke depan merupakan momen yang paling berat bagi negaranya

"Akan ada banyak orang yang meninggal," jelas Trump seperti dilansir beberapa media pada 6 April lalu. Saat ini, jumlah kasus virus corona di Amerika Serikat merupakan yang terbesar di dunia. Hingga kini lebih dari 306.000 warga AS telah dinyatakan positif mengidap covid-19.

Dilansir dari Reuters, sudah 8.300 orang kehilangan nyawa akibat virus tersebut. Para pakar medis pada kantor kepresidenan Gedung Putih juga memiliki perkiraan yang cukup mengejutkan. Mereka memperkirakan pandemi tersebut bisa membunuh antara 100.000 hingga 240.000 penduduk Amerika meskipun perintah untuk berada di rumah dipatuhi masyarakat.

Tak hanya Amerika, Italia, Spanyol, Prancis juga  neraga yang paling parah mengalami angka kematian yang sudah mencapai belasan ribu. Sedangkan Indonesia berada diposisi ke - 36 di atas Arab Saudi dengan angka kematian sudah mencapai 280 dari total kasus yang kerangkak keangka tiga ribuan lebih.

Data dari WHO sampai Kamis 9 April 2020 malam tadi, seperti yang ditayang pada situ worldometers.info/coronavirus, total kematian di seluruh belahan dunia sudah berkisar 24 ribu lebih, dan total kasus tembus 1,5 juta lebih. Selain itu yang telah berhasil disembuhkan telah mencapai 342 ribu jiwa lebih.

Mengamati angka tersebut yang semakin hari semakin merangkak naik, saya kira sudah semestinya kita semua harus siap dengan kenyataan yang ada. Untuk itu kita tentu harus berusaha bersama-sama, salah satunya harus patuh dan tunduk pada imbauan pemerintah kita, seperti ajakan untuk selalu memakai masker, Physical Distancing (jarak fisik) dan selalu mencuci tangan pakai sabun.

Hal itu wajib kita patuhi sebagai upaya memutuskan mata rantai penyebaran virus corona, disinilah negara hadir bukan saja untuk menyelamatkan warga, tetapi juga sebagai upaya untuk menyelamatkan peradaban yang telah ada. Oleh karenanya berusahalah seiring doa agar kita bisa melewati masa-masa yang sulit ini dan semoga Allah memulihkan keadaan seperti sebelumnya. (Aiyub)

Penulis: Mahyuddin Kubar, Mahasiswa Pasca di Fisip Unimal,  juga pegiat media di Aceh Timur/Langsa.


Thursday, February 13, 2020

Kemiskinan di Aceh Lebih Penting Untuk Disorot dari Pada Isu  Politik

Kemiskinan di Aceh Lebih Penting Untuk Disorot dari Pada Isu Politik

Sofyan Nur Mahasiswa Pasca UNJ (Foto: FB)

rilisNET, Jakarta - Isu politik dan polling yang sekarang ramai di media sosial saya kira kurang menarik untuk di ikuti dan disorot, terlebih Aceh tidak termasuk dalam pilkada Serentak 2020.

Ada yang lebih penting untuk di Soroti oleh para Politikus dan Buzzer politik terkait kondisi politik di Aceh terutama dalam hal kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis untuk pembangunan Aceh yang hari ini. 

Hal itu, disampaikan oleh Kepala Bidang Ekonomi dan UKM Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Sofyan Nur, melalui rilis yang dikirim ke media ini, Kamis (13/2/2020).

"Kondisi latah yang dilakukan oleh politisi dengan terlalu buru-buru menguluarkan statement untuk maju sebagai kandidat pimpinan daerah kedepan sebagai Gubernur dan Bupati tahun 2022 membuat politik Aceh menjadi kabur sehingga membuat kita sibuk dengan isu yang belum sesuai dengan kondisi Politik Ke Acehan hari ini," Ujar Sofyan Nur, aktivis muda asal Aceh yang saat ini sedang mengambil program Pasca Sarjana Ilmu Politik di Universitas Negeri Jakarta ini. 

Dengan munculnya isu-isu tersebut sambung Sofyan, membuat nadi politik di Aceh semakin berdenyut ke arah yang tidak elok, sehingga membuat pelaku kebijakan yang hari ini akan bekerja untuk mengumpulkan pundi-pundi keuangan yang bersifat mengeruk keuntungan pribadi guna untuk tampil nantinya, tetapi tanpa melihat kebijakan yang merata untuk kepentingan politik yang bersifat mensejahterakan publik.

Sebagai putra Aceh Sofyan berharap, dengan kondisi Aceh hari ini para pemangku kebijakan publik dan juga politisi tetap konsinten dalam bekerja untuk mensejahterakan rakyat Aceh, hari ini dengan kucuran dana otsus yang belum bisa menjadikan Aceh bangkit dari posisi kemiskinan harus menjadi pelajaran bagi semua. Untuk itu dia juga berharap agar kedepan rakyat Aceh harus lebih selektif dalam memilih pemimpin masa depan.

"Dan kita percaya rakyat Aceh akan berpatisipasi dengan baik dalam menentukan arah politiknya dikemudian hari dengan melihat para politisi, praktisi yang melakukan tugasnya dengan konsisten untuk mensejahterakan rakyat Aceh kedepan," pungkasnya. (rN02)