Tuesday, October 19, 2021

Pemerintah Turki Respon Surat "Situasi Darurat" dari Keturunan Raja Aceh

Keturunan Raja Aceh tinjau lokasi ditemukannya nisan Raja dan Ulama Aceh, pada 2017
(Foto: Ajnn)
Banda Aceh -
Surat permohonan bantuan dari keturunan Sultan Aceh Cut Putri yang juga pemimpin Darud Donya kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mendapat respon baik dari Pemerintahan Turki.

Cut Putri dalam keterangannya, di Banda Aceh, Selasa (19/10/2021) mengatakan, dirinya sudah berkomunikasi langsung dengan Wakil Perdana Menteri Turki, dan menegaskan bahwa mereka akan selalu peduli kepada Aceh.

"Beliau (Wakil Perdana Menteri Turki) tegaskan bahwa bertekad untuk mengikuti jejak nenek moyangnya untuk peduli kepada Aceh," ujarnya.

"Kami sangat berterima kasih atas respon dan sambutan baik, serta perhatian Turki kepada rakyat Aceh yang kini sedang berjuang," kata Cut Putri.

Sebelumnya, keturunan Sultan Aceh Cut Putri mengirimkan surat resmi kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Surat itu berisi permohonan bantuan kepada pemimpin Turki untuk membantu Aceh yang kini tengah berada dalam kondisi darurat sejarah.

Melalui surat tersebut disampaikan bahwa saat ini Aceh sudah membutuhkan bantuan Turki untuk membantu menyelamatkan khazanah dan warisan islam Asia Tenggara di Aceh yang sedang kritis dan terancam dimusnahkan karena adanya pembangunan IPAL di Banda Aceh.

Cucu Sultan Aceh keturunan Sultan Jauharul Alam Syah Johan Berdaulat Zilullah Fil Alam itu bersyukur bahagia atas sambutan baik dari Turki terkait usaha penyelamatan situs sejarah peradaban islam Asia Tenggara di Aceh yang sedang diperjuangkan tersebut.

"Pihak Turki juga ingin tahu lebih jauh dan mempelajari lebih dalam tentang situasi darurat (sejarah) yang sedang terjadi di Aceh," kata Cut Putri.

Seperti diketahui, Pemerintah Banda Aceh kembali melanjutkan pembangunan proyek IPAL di Gampong Pande kota setempat pada akhir Februari 2021. Bangunan itu sempat dihentikan karena banyak ditemukan situs bersejarah seperti nisan makam raja dan ulama Aceh pada 2017 lalu.

Kemudian, kelanjutan pembangunan tersebut menuai kritikan serta penolakan dari berbagai kalangan masyarakat Aceh, terutama warga setempat, budayawan hingga keturunan raja Aceh.


Antara
BAGIKAN

0 facebook: