RILIS.NET, Aceh Timur - Sejumlah LSM dan pegiat media meminta kepada panitia dan Pemda Aceh Timur agar Pelatihan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk para Keuchik (Kades) di Aceh Timur agar dihentikan, Senin (24/8/2020).
Mengingat kegiatan yang dilakukan tidak tepat saat kondisi daerah sedang dilanda pandemi Covid-19. Apalagi refokusing anggaran dianggap tidak tepat sasaran untuk mengatasi kesulitan ekonomi masyarakat.
Tak hanya itu, sejumlah kegiatan dan program prioritas desa dan daerah dialihkan kepada penanganan Covid-19, namun kegiatan pelatihan yang menghabiskan anggaran sampai Rp20 juta rupiah perdesa terkesan dipaksakan untuk tetap digelar.
Penyelenggara kegiatan ini ataupun Event Organizer (EO) adalah pihak ketiga yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Namun sejumlah pemateri yang mengisi acara ini justeru dari instansi lokal yang ada di Aceh Timur, seperti DPMG, Inspektorat, P3MD, dan instansi lainnya yang ada di Aceh Timur.
Dari pertemuan yang dilakukan oleh Aliansi LSM dan wawancara dengan sejumlah media dilokasi acara digelar pada Senin (24/8/2020) sore, dengan pihak panitia dari LSM LEMPANA asal Medan ini, pihaknya mengaku telah terlebih dahulu menyurati Keuchik yang ada di sejumlah desa untuk kegiatan itu.
Saat sejumlah LSM dan hasil wawancara dengan media, Lembaga LEMPANA asal Medan ini mengaku bahwasanya pihaknya tidak mengantongi izin dari Kemendagri untuk menggelar acara Bimtek kepada aparatur desa.
LSM menganggap, Karena dianggap ilegal dan tak mengantongi izin seperti aturan yang dikeluarkan oleh Mendagri untuk setiap Lembaga pelatihan yang telah ditetapkan, selain itu maka dianggap ilegal dan tak berhak mengadakan pelatihan untuk aparatur desa.
"Surat Edaran Kemendagri Nomor 140/8120/SJ, tanggal 19 Agustus 2019 itu berisi tentang Prioritas Pelaksanaan Bimbingan Teknis Khusus Percepatan Penataan Kewenangan Desa/Gampong. Maka selain lembaga yang telah ditetapkan yang lainnya adalah ilegal, selain itu mereka juga mengaku tak mengantongi izin dari instansi lainnya di Aceh Timur. Maka kami minta kegiatan itu dihentikan, dan kami yakin pak Bupati pasti akan menghentikan kegiatan itu agar uang milik masyarakat desa dapat dikembalikan, mengingat sangat penting program lainnya disaat pandemi virus seperti saat ini," harap Khaidir, salah seorang dari LSM yang ikut hadir dilokasi.
Dari lokasi Hotel Royal Idi, wawancara yang berlangsung alot itu turut diawasi oleh pihak Kepolisian setempat, sejumlah mobil patroli juga tampak parkir didekat lokasi, usai para aktivis LSM dan para insar pers menemui pihak berwenang dilokasi, mereka langsung membubarkan diri dengan tertib dari lokasi acara. (rn/red)
