Showing posts with label Nasional. Show all posts
Showing posts with label Nasional. Show all posts

Sunday, May 1, 2022

Hasil Sidang Isbat Idul Fitri Resmi pada 2 Mei 2022 Besok

Hasil Sidang Isbat Idul Fitri Resmi pada 2 Mei 2022 Besok

Jakarta -
Penetapan 1 Syawal 1443 H atau lebaran Idul Fitri didasarkan keputusan sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Minggu (1/5/2022).

“Sidang isbat secara bulat menetapkan 1 Syawal 1443 H jatuh pada hari Senin, 2 Mei 2022,” ujar Yaqut Cholil Qoumas.

Rangkaian Sidang Isbat Idul Fitri 1 Syawal 1443 H

Saat pemaparan sebelum sidang isbat dimulai, Anggota Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kementerian Agama, Cecep Nurwendaya memaparkan tentang posisi hilal awal Ramadan 1442 H. Menurut Cecep, hilal awal Ramadan 1442 H teramati di wilayah Indonesia pada Senin hari ini.

Dikutip dari kemenag.go.id, sidang isbat akan berlangsung di Auditorium HM Rasjidi Kemenag pada Minggu hari ini mulai pukul 17.00 WIB.

Sidang akan didahului dengan Seminar Pemaparan Posisi Hilal oleh Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kemenag.

Direktur Jenderal Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin menjelaskan, sidang isbat mempertimbangkan informasi awal berdasarkan hasil perhitungan secara astronomis (hisab) dan hasil konfirmasi lapangan melalui mekanisme pemantauan (rukyatul) hilal.

Secara hisab, semua sistem sepakat, ijtimak menjelang Syawal jatuh pada Minggu, 1 Mei 2022.

"Kemenag akan menggelar rukyatul hilal pada 99 titik di seluruh Indonesia."

"Rukyatul hilal tersebut akan dilaksanakan oleh Kanwil Kementerian Agama dan Kemenag Kabupaten/Kota, bekerja sama dengan Peradilan Agama dan Ormas Islam serta instansi lain," katanya.

"Hasil rukyatul hilal yang dilakukan ini selanjutnya akan dilaporkan sebagai bahan pertimbangan Sidang Isbat Awal Syawal 1443 H," lanjutnya.

Setelah Pemaparan Posisi Hilal dilanjutkan dengan sidang isbat yang digelar secara tertutup pada pukul 18.00 WIB dan diawali dengan salat Magrib.

Sidang isbat awal Syawal 1443 H akan dihadiri sejumlah Duta Besar Negara Sahabat, Komisi VIII DPR RI, Mahkamah Agung, Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Termasuk dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Informasi Geospasial (BIG), Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB), Planetarium.

Peserta lainnya adalah pakar falak dari ormas-ormas Islam, lembaga dan instansi terkait, Anggota Tim Unifikasi Kalender Hijriah Kemenag, dan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam serta Pondok Pesantren.

Jadwal Idul Fitri 1 Syawal 1443 H Versi Muhammadiya.

Diketahui, baru Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang telah menetapkan kapan Lebaran 2022.

Menurut PP Muhammadiyah, Idul Fitri 1 Syawal 1443 H jatuh pada Senin, 2 Mei 2022 besok.

Keputusan tentang Hari Raya Idul Fitri 1443 H tertuang dalam Maklumat Nomor 01/MLM/I.0/E/2022.

Dalam keputusan ini, maka warga Muhammadiyah akan berpuasa hingga Minggu, 1 Mei 2022 atau selama 30 hari.

Kemudian pada Minggu malam ini, warga Muhammadiyah sudah mengumandangkan takbir pertanda telah masuk 1 Syawal dan bersiap melaksanakan salat Id keesokan harinya.

Sementara itu, ada kemungkinan tanggal Hari Raya Idul Fitri antara pemerintah dan Muhammadiyah akan jatuh pada hari yang sama, yakni Senin, 2 Mei 2022.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa'adi di Kantor Kemenag, Senin (25/4/2022).

Secara hisab, posisi hilal di Indonesia saat isbat (penetapan) awal Syawal 1443 H telah memenuhi syarat kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) baru.

Di Indonesia, pada tanggal 29 Ramadan 1443 H yang bertepatan pada Minggu, 1 Mei 2022, tinggi hilal antara 4 derajat 0,59 menit sampai 5 derajat 33,57 menit dengan sudut elongasi antara 4,89 derajat sampai 6,4 derajat.

"Kalau melihat ukuran dari hilal, rukyat itu posisi hilal sudah di atas 3 derajat, memungkinkan bisa di rukyat," ucap Zainut dikutip dari Tribunnews.com.

Zainut berharap Hari Raya Idul Fitri pada tahun ini akan diselenggarakan bersamaan oleh seluruh umat Islam di Indonesia.

"Mudah-mudahan untuk lebaran kali ini kata bisa bersama-bersama dengan seluruh umat Islam," ucap Zainut.

Ia juga mengatakan pemerintah telah membuat panduan perhitungan penentuan awal Syawal.

Menurut Zainut, penentuan awal Syawal atau Hari Raya Idul Fitri harus sesuai kaidah hukum Islam.

Kemungkinan adanya persamaan jadwal Lebaran 2022 juga disampaikan Kamaruddin Amin.

Ia mengatakan, kemungkinan Hari Raya Idul Fitri pemerintah dan Muhammadiyah akan jatuh pada tanggal yang sama, yakni pada Senin, 2 Mei 2022.

"Ada kemungkinan (jatuh di tanggal yang sama), tetapi tetap menunggu hasil sidang isbat," ujar Kamaruddin dikutip dari Kompas.com, Senin (25/4/2022).

Sebelumnya, Kamaruddin sempat menjelaskan, posisi hilal pada sidang isbat yang akan diadakan pada Minggu (1/5/2022) sudah memenuhi kriteria baru yang ditetapkan MABIMS secara hisab.

Namun demikian, metode hisab ini adalah informasi awal yang akan dikonfirmasi melalui metode rukyat.

"Apakah hilal bisa dilihat, menunggu hasil pengamatan yang akan dilakukan di 99 titik. Oleh karena itu, 1 Syawal masih menunggu hasil sidang isbat," ujar Kamaruddin.(*)


Sumber: Sriwijaya post

Monday, April 11, 2022

Gempa M 5,0 Guncang Halmahera Barat

Gempa M 5,0 Guncang Halmahera Barat

Ilustrasi Gempa (Foto: Getty Images/iStockphoto/Petrovich9)
Jakarta -
Gempa berkekuatan magnitudo (M) 5,0 mengguncang Halmahera Barat, Maluku Utara (Malut). Gempa tak berpotensi tsunami.

"Tidak berpotensi tsunami," tulis BMKG dalam akun Twitter resminya, Senin (11/4/2022).

Gempa berada di kedalaman 94 Km, terjadi pada pukul 03.56 WIB. Titik gempa berkoordinat 1,89 Lintang Utara-127,38 Bujur Timur.

Gempa terjadi di 63 km Barat Laut Halmahera Barat, Malut.

Belum ada laporan lebih lanjut terkait ada atau tidaknya dampak kerusakan dan korban jiwa dari gempa bumi tersebut. (rn/red)


Sumber: detikcom

Tuesday, March 22, 2022

Marquez Alami Diplopia Setelah Kecelakaan di Mandalika

Marquez Alami Diplopia Setelah Kecelakaan di Mandalika

Jakarta -
Marc Marquez mengalami lagi gangguan penglihatan ganda atau diplopia setelah mengalami kecelakaan saat sesi pemanasan Grand Prix Indonesia di Mandalika pada Minggu, kata pebalap Honda itu seperti dikutip Reuters, Selasa.

Juara MotoGP enam kali itu mengalami kecelakaan di tikungan tujuh yang membuatnya melayang ke udara untuk mendarat dengan keras di tepi. Kepalanya terbentur tetapi terhindar dari cedera serius saat sepeda motornya yang berputar-putar di udara namun tak mengenai dirinya.

Marquez tidak membalap setelah dinyatakan tidak fit. Pebalap berusia 29 tahun itu mengalami episode serupa akhir musim lalu setelah gegar otak yang dideritanya dalam kecelakaan selagi latihan dan mengaku disarankan dokter agar tak melanjutkan balapan.

"Sepertinya saya mengalami deja vu," kata Marquez dalam Twitter. "Selama perjalanan kembali ke Spanyol, saya merasa tidak nyaman dengan penglihatan saya dan kami memutuskan mengunjungi Dr. Sanchez Dalmau yang memastikan saya mengalami lagi episode diplopia."

"Untungnya, itu tidak separah cedera yang saya alami saat akhir tahun lalu. Tapi kini saatnya beristirahat dan menunggu sampai sejauh ini cedera ini."

Honda mengatakan Marquez sudah menjalani pemeriksaan medis di Madrid untuk mengevaluasi semua memar yang disebabkan oleh kecelakaan itu dan MRI otak yang memastikan dia tidak mengalami cedera lain.

Marquez yang meraih enam gelar antara 2013 hingga 2019 itu pernah mengalami kecelakaan akhir musim pada balapan pertama musim 2020 ketika lengannya patah. Dia juga melewatkan empat balapan pada 2021 agar bisa pulih sepenuhnya dari cedera lengan dan gegar otak. (rn/at)


Sumber: Antara

Tuesday, March 15, 2022

Presiden Jokowi Berkemah Menikmati Malam di IKN

Presiden Jokowi Berkemah Menikmati Malam di IKN

Jakarta -
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkemah sembari menikmati malam yang cerah dan sejuk di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin malam.

Presiden Jokowi yang tampak mengenakan jaket merah bermotif G20 dan sarung bermotif kotak keluar dari tenda tempatnya bermalam sekitar pukul 22.15 WITA, berdasarkan keterangan dari Biro Pers Sekretariat Presiden.

Mengetahui tenda Ketua MPR RI Bambang Soesatyo tak berada jauh dari tendanya, Presiden Jokowi menghampiri tenda Ketua MPR RI. Keduanya melakukan perbincangan ringan, hingga satu per satu menteri yang ikut bermalam di IKN keluar dari tendanya masing-masing.

"Alhamdulillah udaranya sejuk kalau malam Bapak Presiden, cuaca juga cerah jadi terlihat bulan purnama dan bintangnya," ujar Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Tampak pula Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang semuanya tampak mengenakan pakaian santai, kecuali Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono yang masih mengenakan pakaian kerja.

"Pak Basuki malam-malam masih bekerja," ujar Presiden disambut tawa ringan semuanya.

Setelah melakukan perbincangan kurang lebih selama satu jam, Presiden kemudian kembali ke tendanya diikuti oleh Ketua MPR RI dan para menteri ke tendanya masing-masing.

Lokasi berkemah Presiden terletak sekitar 2,7 kilometer dari titik nol kilometer IKN Nusantara. Presiden dijadwalkan berkemah hingga Selasa (15/3) siang.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono sebelumnya menjelaskan tenda yang digunakan Presiden merupakan tenda yang sederhana namun tetap dijamin penuh keamanannya.

“Kami ketika menginap di IKN ini tentunya apa adanya, dan Bapak Presiden kami siapkan tenda yang sederhana dan lain-lain, tentunya tidak mengurangi keamanan beliau,” ujar Heru.

Berdasarkan foto yang diterima sebelumnya, tenda yang digunakan Presiden berjenis inflatable air dengan warna putih dan ukuran yang cukup luas untuk ditempati dua orang di dalamnya. Tenda tersebut merupakan barang inventaris Sekretariat Presiden yang dibeli saat gempa bumi terjadi di Poso, Sulawesi Tengah, pada 2019. (rn/red)


Sumber: Antara

Monday, March 7, 2022

Ini Negara-negara yang dapat dikunjungi tanpa tes PCR

Ini Negara-negara yang dapat dikunjungi tanpa tes PCR

Jakarta - 
Beberapa negara telah melonggarkan pembatasan perjalanan bagi wisatawan, bahkan ada juga yang telah mencabut persyaratan tes RT-PCR bagi pelancong yang sudah divaksinasi lengkap.

Jika Anda memiliki rencana untuk melakukan perjalanan luar negeri, berikut ini adalah beberapa negara yang bisa dikunjungi, dilansir Indian Express, Senin.

Mesir

Negara itu sendiri telah menurunkan persyaratan RT-PCR sejak tahun lalu bagi mereka yang divaksinasi lengkap. Akan tetapi Mesir hanya menyetujui vaksin Covishield dan AstraZeneca.

Ketika di Mesir, kunjungi Piramida Giza (jelas!), Kuil Karnak Luxor dan Lembah Para Raja, Aswan, Abu Simbel, Kairo, Sinai, Saqqara, antara lain. Pergi menyelam di laut merah dan berlayar di Sungai Nil untuk benar-benar menikmati warisan yang kaya dan hadiah alam negara ini.

Turki

Turki tidak memerlukan tes RT-PCR pada saat kedatangan dari wisatawan yang divaksinasi dari seluruh dunia. Anak-anak di bawah 12 tahun tidak perlu divaksinasi, tetapi Anda akan diminta untuk mengisi formulir pernyataan kesehatan 72 jam sebelum kedatangan.

Jelajahi budaya Turki dengan menikmat masakan lezat, sejarah yang menakjubkan serta pemandangan indah. Masjid Hagia Sophia, Ephesus, Cappadocia, Istana Topkapi, Pamukkale, dan Antalya adalah beberapa dari banyak tempat yang harus dikunjungi di negara ini.

Perancis

Negara terbaru yang membatalkan persyaratan RT-PCR adalah Perancis. Perancis sekarang terbuka untuk pelancong yang telah divaksinasi lengkap dari seluruh dunia.

Selain menjelajahi dan menikmati pesona Paris, pastikan Anda mengunjungi Provence, Versailles, Côte d'Azur, Reims, Brittany, Pegunungan Alpen Prancis, dan wilayah Alsace.

Swiss

Jika sudah divaksinasi lengkap, Anda dapat mengunjungi Swiss atau menunjukkan bukti bahwa baru pulih dari COVID-19.

Namun yang harus diperhatikan adalah suntikan kedua Anda tidak boleh lebih dari 9 bulan. Jika sudah lebih, maka Anda akan diminta untuk mendapatkan suntikan booster.

Di Swiss, Anda dapat menyaksikan pemandangan layaknya lukisan, dari pemandangan jurang yang menakjubkan hingga desa Swiss kuno yang memancarkan pesona. Ada juga puncak pegunungan Alpen yang berselimut salju, hingga danau dan gletser zamrud.

Norwegia

Aturan serupa juga berlaku untuk Norwegia. Tetapi jika Anda mengunjungi kepulauan Svalbard, Anda akan diminta untuk melakukan tes RT-PCR.

Oslo, Troms, Lofoten, Nordland, Bergen, Geirangerfjord, Trondheim, dan Trøndelag adalah tempat-tempar yang wajib dikunjungi.

Libanon

Untuk mengunjungi Libanon, wisatawan yang divaksinasi lengkap tidak perlu menjalani tes RT-PCR jika dosis kedua mereka

 tidak lebih dari 6 bulan. Namun, Libanon masih memerlukan tes PCR pada saat kedatangan.

Pigeon Rocks di Raouche, tembok Fenisia, souk tua, masjid Mohamman Al-amin, Teluk Zaitunay, dan Kastil Byblos harus ada dalam rencana perjalanan Anda.

Kroasia

Kroasia menyetujui dosis Covishield dan Covaxin yang tidak lebih dari 180 hari. Jika sudah lebih dari waktu yang ditetapkan, Anda harus menunjukkan sertifikat booster.

Mark Dubrvika, kota Hvar, Taman Nasional Danau Plitvice, Taman Nasional Kornati, Zadar, pantai Zlatni Rat, dan kota Korcula wajib dikunjungi ketika Anda merencanakan liburan Kroasia. (*)


Sumber: Antara

Thursday, March 3, 2022

Wamenlu Amerika Apresiasi Indonesia Dukung Resolusi PBB Tentang Ukraina

Wamenlu Amerika Apresiasi Indonesia Dukung Resolusi PBB Tentang Ukraina

Jakarta -
Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Wendy R. Sherman berterima kasih kepada Pemerintah Indonesia karena turut mendukung resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Ukraina.

Apresiasi itu disampaikan Wamenlu AS Wendy Sherman saat berbicara melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada Rabu (2/3), menurut keterangan Kedutaan Besar AS di Jakarta, Kamis.

Dalam pembicaraan tersebut, Wamenlu Sherman mengecam serangan Rusia yang direncanakan, tidak beralasan, dan tidak dibenarkan terhadap Ukraina.

Sebelumnya, Majelis Umum PBB pada Rabu mengadopsi sebuah resolusi yang menuntut Rusia untuk segera mengakhiri serangannya di Ukraina.

"Resolusi Majelis Umum PBB hari ini mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya," kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterrres melalui akun Twitter resminya, Rabu.

"Masyarakat dunia ingin agar penderitaan yang dialami oleh korban dari serangan di Ukraina tersebut segera berakhir," kata Guterres.

Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB Abdulla Shahid menegaskan bahwa resolusi tersebut menuntut agar Rusia segera, sepenuhnya dan tanpa syarat menarik semua pasukan militer dari wilayah Ukraina di dalam perbatasan yang diakui secara internasional.

"Saya bersama dengan negara-negara anggota (PBB) ingin menyuarakan kekhawatiran kami terhadap 'laporan tentang serangan di sejumlah fasilitas sipil seperti permukiman, sekolah dan rumah sakit, serta serangan terhadap warga sipil, termasuk perempuan, lansia, dan penderita disabilitas serta anak-anak'," katanya, mengutip teks yang ia baca pada Rabu, berdasarkan laporan di situs resmi PBB. (rn/red)


Sumber: antara 

Wednesday, February 23, 2022

Wow! Rumah Menteri di Ibukota Baru Luasnya 580 M Persegi

Wow! Rumah Menteri di Ibukota Baru Luasnya 580 M Persegi

Foto: Istana Negara di Ibu Kota Baru (Dok. Instagram Nyoman Nuarta)
Jakarta -
Pemerintah semakin siap memindahkan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Dalam lampiran II UU IKN dijelaskan berbagai aspek pembangunan ibu kota baru, termasuk rumah pagi pejabat dan PNS.

Berikut beberapa informasinya dirangkum detikcom.

1. Rumah Abdi Negara Dibangun 2022-2024

Perumahan bagi aparatur sipil negara/pegawai negeri sipil (ASN/PNS) di ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) mulai dibangun pada 2022-2024.

2. Pihak Swasta Dilibatkan

Penyediaan perumahan PNS di IKN akan difasilitasi oleh pemerintah dengan membuka kesempatan keterlibatan swasta.

Sementara itu, penyediaan perumahan masyarakat akan menggunakan mekanisme pasar yang disediakan oleh pengembang swasta sesuai dengan proses bisnis yang ada di pasar perumahan setempat dan didukung dengan sistem pembiayaan perumahan yang efisien.

3. Spesifikasi Rumah Menteri hingga Staf

Perumahan aparatur sipil negara dengan spesifikasi hunian berorientasi pada kenyamanan serta berfungsi ganda sebagai hunian dan tempat bekerja, yakni sebagai berikut:

- Menteri/Pejabat Tinggi Negara: Rumah Tapak 580 m2

- Pejabat Negara: Rumah Tapak 490 m2

- JPT Madya/ Eselon 1: Rumah Tapak 390 m2

- JPT Pratama/Eselon 2: Rumah Susun 290 m2

- Administrator / Eselon 3: Rumah Susun 190 m2

- Pejabat Fungsional dan staf lainnya: Rumah Susun 98 m2

4. Berkonsep "Kota 10 Menit"

Konsep hunian eksisting yang umumnya berupa bangunan tunggal dianggap tidak sejalan dengan arah pengembangan wilayah IKN untuk menjadi "Kota 10 Menit".

Oleh karena itu, kebutuhan hunian dan fasilitasnya akan dimodifikasi melalui penggabungan berbagai layanan dalam satu bangunan, yaitu dengan memperhatikan standar kenyamanan yang berlaku serta menyediakan hunian dalam bentuk rumah susun atau apartemen, dengan tetap memperhatikan standar minimal bagi tiap kebutuhan, seperti jabatan dan jumlah anggota rumah tangga.


Sumber: detik

Wednesday, February 16, 2022

Sempat Diskors Gegara Corona, Uji Calon Anggota KPU-Bawaslu di DPR Dilanjut

Sempat Diskors Gegara Corona, Uji Calon Anggota KPU-Bawaslu di DPR Dilanjut

Jakarta - Komisi II DPR kembali melanjutkan proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon anggota KPU dan Bawaslu RI periode 2022-2027. Sebelumnya, rapat sempat diskors usai Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PPP Syamsurizal mengumumkan ada seorang anggota DPR yang terkonfirmasi positif COVID-19.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem Saan Mustopa mencabut skors tersebut pukul 19.38 WIB. Dia meminta seluruh anggota yang hadir secara fisik di ruangan tetap berdisiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, skors saya cabut. Bapak dan Ibu Komisi II, dimohon kita taat terhadap protokol kesehatan. Saya mohon untuk membatasi, pengunjung di balkon duduknya berjarak," kata Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/2/2022) malam.

Dia mengumumkan seluruh anggota telah menjalani tes antigen dengan hasil negatif sehingga proses fit and proper test tetap dilanjutkan. Dia menegaskan setiap orang yang hendak memasuki ruangan rapat harus menjalani tes antigen terlebih dahulu.

"Kita semua sudah antigen hari ini. Hari ini, malam ini, semua sudah dalam posisi negatif. Nanti kalau ada yang mau masuk ke sini, saya mohon untuk di-antigen," lanjut Saan.

Kemudian dia melanjutkan membuka sesi fit and proper test terhadap sisa 3 kandidat calon anggota KPU dan Bawaslu lainnya. Diketahui, Komisi II akan menentukan 7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu terpilih pada malam ini

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PPP Syamsurizal menuturkan ada anggota yang terpapar COVID-19 turut hadir dalam proses fit and proper test calon anggota KPU dan Bawaslu hingga Selasa (15/2/2022) kemarin. Dia tak menyebutkan nama anggota tersebut.

"Informasi terakhir salah satu anggota kita yang berkirim surat, sampai kemarin masih bersama kita, ternyata beliau positif COVID-19," kata Syamsurizal sebelum menskors rapat fit and proper test di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/2) sore.

Dia mengatakan, atas izin pimpinan DPR, seluruh jajaran pimpinan dan anggota Komisi II segera melakukan tes PCR yang disediakan oleh pelayanan kesehatan di lingkungan gedung DPR RI.

"Oleh karena itu, pimpinan kita tadi menyarankan saat ini kita langsung dari yankes (pelayanan kesehatan) memberikan layanan kepada kita untuk kita lakukan PCR menjelang magrib ini. Kita gunakan waktu ini untuk tes PCR. Jadi InsyaAllah ini segera mendapatkan hasilnya," ujarnya.

Syamsurizal lantas menskors proses fit and proper test calon anggota KPU dan Bawaslu tersebut. Dia mengatakan skors diberlakukan untuk memberikan anggota waktu menjalani tes PCR sekaligus beribadah dan makan malam.

"Kita sudah dapat izin dari pimpinan DPR. Kita akan gunakan waktu ini untuk PCR di sini. Semoga kita dapat melanjutkan tugas setelah salat Magrib dan makan malam bersama," kata dia.

Menurutnya, skors diberlakukan hingga pukul 19.00 WIB untuk kemudian melanjutkan proses wawancara kepada sisa 3 calon anggota Bawaslu lainnya.

"Kita akan tetap meneruskan wawancara fit and proper test kita untuk 3 anggota lain sampai pukul 22.00 WIB. Kita akan mulai lagi tepat pukul 19.00 WIB. Barangkali ini jadi perhatian bersama," pungkas dia. (rn/rd)


Sumber: detik

Kemenhub Anggarkan Rp21,2 miliar untuk Mendukung MotoGP Mandalika

Kemenhub Anggarkan Rp21,2 miliar untuk Mendukung MotoGP Mandalika

Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengalokasikan anggaran sebesar Rp21,2 miliar untuk mendukung gelaran MotoGP 2022 di Mandalika pada Maret mendatang.

"Secara bertahap kita lakukan beberapa hal untuk mendukung fasilitas keselamatan dan dukungan transportasinya mencapai Rp21,2 miliar," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi dalam konferensi pers daring yang dipantau di Jakarta, Rabu.

Dilansir Antara pada Rabu (16/2/2022), Budi menjelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk mendukung layanan transportasi dan fasilitas keselamatan di sektor darat selama gelaran MotoGP berlangsung.

Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk penyediaan shuttle bus sebanyak 188 unit bus ukuran medium yang melayani tujuh rute, dengan alokasi anggaran Rp5,4 miliar.

Berikutnya untuk layanan bus antarmoda sebanyak 278 bus pada enam rute ke pusat kota (eks Bandara Selaparang) dan simpul transportasi di luar kawasan sirkuit mencapai Rp8,8 miliar.

Kemudian untuk halte bus sebanyak empat unit dengan alokasi anggaran Rp1,5 miliar.

Selain itu, Ditjen Perhubungan Darat juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,4 miliar untuk penerangan jalan umum di jalan Provinsi lintas Kuta-Kruak dan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) di KEK Mandalika.

"Kami juga diberi tanggung jawab untuk Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) untuk mengantisipasi lonjakan penonton di tiap simpul transportasi maupun pergerakan di area kawasan sirkuit," ujarnya.

Ia berharap dengan adanya dukungan Kemenhub, sebanyak 54 persen pergerakan dilakukan menggunakan angkutan umum dan sebanyak 46 persen diangkut dengan kendaraan eksisting.

"Kita mengatur pergerakan kendaraan dibantu Kepolisian. Bahkan di kawasan ring 1, kecuali VVIP tidak bisa menggunakan kendaraan, jadi parkir ada di luar kawasan," pungkasnya. (*)


Sumber: Antara

Tuesday, February 1, 2022

Penceramah Yahya Waloni Telah Bebas

Penceramah Yahya Waloni Telah Bebas

Jakarta -
Terpidana kasus ujaran kebencian bermuatan SARA Yahya Waloni telah bebas dari hukum pidana penjara selama lima bulan di Rumah Tahanan Negara Bareskrim Polri.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyebutkan, Yahya Waloni telah meninggalkan Rutan Bareskrim Polri terhitung mulai 31 Januari 2022.

"Informasi dari penyidik yang bersangkutan selesai masa hukuman di Rutan Bareskrim Polri tanggal 31 Januari 2022," kata Ramadhan dikonfirmasi di Jakarta, Senin malam.

Penceramah Yahya Waloni divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan pidana kurungan lima bulan serta denda Rp50 juta atau ganti kurungan selama 1 bulan.

Vonis tersebut dibacakan dalam persidangan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (11/1) lalu.

Vonis yang dibacakan oleh Hakim Ketua Hariyadi, lebih rendah dari tuntutan jaksa yaitu hukuman penjara 7 bulan.

Dalam putusannya, majelis hakim menyampaikan hukuman yang dijatuhkan kepada Yahya dikurangi masa penangkapan dan penahanannya di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta, sejak Agustus 2021.

Jika Yahya membayar denda Rp50 juta, maka masa kurungannya tersisa kurang lebih 1 bulan.

Majelis hakim menjelaskan Yahya terbukti bersalah melanggar Pasal 45 A ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pasal 45 A ayat (2) mengatur: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Dalam persidangan, Yahya Waloni mengakui perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulanginya. Juga telah meminta maaf kepada pihak-pihak yang tersinggung dengan konten-konten ceramahnya. (rn/rd)


Sumber: Antara

Sunday, January 23, 2022

Dua Bulan Kosong, Kursi Pangkostrad Akhirnya Diisi Mayjen Maruli

Dua Bulan Kosong, Kursi Pangkostrad Akhirnya Diisi Mayjen Maruli

Foto: Mayjen Maruli Simanjuntak. (dok FB Kodam IX/Udayana)

Jakarta -
Terjawab sudah siapa yang mengisi posisi Pangkostrad selepas Jenderal Dudung jadi KSAD. Mayjen TNI Maruli Simanjuntak ditunjuk Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menjadi Pangkostrad.

Jenderal Dudung Abdurachman resmi menjabat sebagai KSAD pada Rabu (17/11/2021) lalu. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta.

Dudung pada saat itu menyebutkan nama Pangkostrad segera dilaporkan ke Panglima TNIJ Jenderal Andika. Sejak saat itu posisi Pangkostrad kosong kurang lebih selama dua bulan.

"Penggantinya sampai sekarang belum," ujar Dudung, Rabu (17/11/2021).

Di waktu yang sama, Jenderal Andika mengatakan nama Pangkostrad dilaporkan ke Presiden Jokowi. Andika menuturkan hanya menyiapkan data.

"Saya akan lapor kepada Presiden karena ini hubungannya dengan Wanjakti, jadi pengisian jabatan itu kan mekanismenya melalui sidang Wanjakti," kata Andika, Rabu (17/11/2021).

"Pokoknya saya bertugas hanya menyiapkan data, memohon petunjuk. Beliau silakan memilih sesuai dengan yang memang sudah eligible," imbuhnya.

Kala itu, nama Mayjen Maruli Simanjuntak sudah digadang-gadang akan mengisi posisi Pangkostrad. Namun Jenderal Andika menyebut keputusan ada di tangan Jokowi.

"Itu nanti diputuskan oleh beliau. Kami tugasnya hanya menyiapkan data, kemudian melaporkan kepada Presiden," ujar Andika.

Sebab Jabatan Pangkostrad Lama Kosong

Dua bulan lamanya jabatan Pangkostrad kosong setelah Jenderal Dudung Abdurachman dipromosikan menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkapkan alasan jabatan Pangkostrad sempat kosong.

"Kandidat kalau untuk yang Pangkostrad di AD, kemudian Pangkohanudnas di AU, bintang tiga juga, dengan Panglima Koarmada RI di AL. Itu semuanya adalah bintang dua yang sudah eligible. Jadi banyak, masing-masing banyak ini calonnya. Jadi nanti kita liat saja di dalam proses Wanjakti (Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi)," kata Andika dalam jumpa pers di Kejaksaan Agung, Jalan Bulungan, Jakarta Selatan, Jumat (14/1/2022).

Andika memastikan tidak ada tarik-menarik nama dalam penentuan calon Pangkostrad di Wanjakti. Sebab, kata Andika, Wanjakti sudah menyiapkan konsep secara keseluruhan.

"Jadi kalau tarik-menarik, tidak ada, sama sekali tidak ada. Ini kan kami menyiapkan konsep ini secara keseluruhan, dan Wanjakti itu biasanya dilakukan setiap tiga bulan sekali," kata Andika.

Mayjen Maruli Ditunjuk Jadi Pangkostrad

Panglima TNI Jenderal Andika akhirnya menunjuk Mayjen TNI Maruli Simanjuntak sebagai Pangkostrad. Penunjukan perwira tinggi yang juga menantu Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan itu berdasarkan surat keputusan yang diteken Andika Jumat (21/1/2022).

Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Jabatan 328 Perwira Tinggi TNI melalui Keputusan nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI.

"Pangkostrad (dijabat oleh Mayjen TNI Maruli Simanjuntak)," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Prantara Santosa dalam keterangan yang diterima detikcom, Sabtu (22/1/2022).

Dalam surat keputusan ini, ada 328 Perwira Tinggi TNI yang mendapatkan jabatan baru tersebut. Sebanyak 28 di antaranya masuk ke dalam jabatan satuan-satuan baru TNI. Hal itu telah diamanatkan dalam Perpres No 66 Tahun 2019.

"Diamanatkan dalam Perpres No 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI, seperti Komando Armada TNI AL, Komando Operasi Udara Nasional TNI AU, Pusat Psikologi TNI, Pusat Pengadaan TNI, dan Pusat Reformasi Birokrasi TNI," kata Prantara.

Dalam surat ini ada 10 nama baru dalam jabatan Perwira Tinggi Bintang 3. Salah satu di antaranya adalah Pangkostrad.

Berikut 10 jabatan itu:

1. Pangkogabwilhan 3 (dijabat oleh Mayjen TNI Nyoman Cantiasa)

2. Danjen Akademi TNI (dijabat oleh Letjen TNI Bakti Agus Fajari)

3. Wakasad (dijabat oleh Mayjen TNI Agus Subiyanto)

4. Pangkostrad (dijabat oleh Mayjen TNI Maruli Simanjuntak)

5. Dankodiklatad (dijabat oleh Mayjen TNI Ignatius Yogo)

6. Pangkoarmada (dijabat oleh Laksdya TNI Agung Prasetiawan)

7. Dan Pushidrosal (dijabat oleh Laksdya TNI Nurhidayat)

8. Dan Kodiklatal (dijabat oleh Mayjen TNI Mar Hartono)

9. Pangkoopsudnas (dijabat oleh Marsdya TNI Andyawan Martono)

10. Dan Kodiklatau (dijabat oleh Marsda TNI Nanang Santoso).

Fakhri Husaini Jadi Pelatih Baru Borneo FC

Fakhri Husaini Jadi Pelatih Baru Borneo FC

Jakarta -
Borneo FC secara resmi menunjuk Fakhri Husaini menggantikan Risto Vidakovic sebagai pelatih kepala untuk menyelesaikan musim kompetisi BRI Liga 1 2021/2022.

"Alhamdulilah Bang Fakhri bakal memimpin skuad Borneo FC," kata Presiden Klub Borneo FC Nabil Husein, dikutip dari laman resmi klub, Sabtu.

Menurut dia, deretan prestasi yang dimiliki Fakhri dan kemampuannya dalam mengelola pemain muda menjadi alasan Borneo FC memilihnya sebagai pelatih.

"Jujur salah satu alasannya karena di skuad Borneo FC saat ini diisi banyak pemain muda, saya ingin pemain muda bisa berkembang dan sukses seperti saat Bang Fakhri menangani timnas usia muda," lanjutnya.

Fakhri yang telah lama berdomisili di Kalimantan Timur itu memiliki klausul perpanjangan kontrak di akhir musim.

Mengenai target, Husein ingin yang terbaik dan skuad Pesut Etam bisa berada di papan atas.

"Target tentu ingin yang terbaik, Borneo akan berusaha setiap musimnya dalam bermain di papan atas dan tentunya itu butuh kerja sama yang baik dari semua elemen baik pelatih, pemain maupun manajemen," pungkasnya.

Sebelumnya, klub yang bermarkas di Samarinda itu telah resmi mengakhiri kerja sama dengan Risto Vidakovic sebagai pelatih usai laga pekan ke-20 BRI Liga 1 2021/2022.

Manajer Borneo FC Dandri Dauri mengonfirmasi dan menyebut pelatih asal Serbia itu meninggalkan Pesut Etam karena alasan pribadi.

"Alasannya karena mau lebih dekat dengan keluarga, kekhawatiran akan virus Omicron yang saat ini merebak jadi alasan kuat. Itu alasannya," kata Dandri.

Tak cuma Risto, pelatih fisik Borneo FC Dzevad Saric juga turut pamit pulang ke Serbia. (*)


Sumber: Antara

Thursday, January 6, 2022

Kejagung Tetapkan Lima Tersangka Korupsi LPEI

Kejagung Tetapkan Lima Tersangka Korupsi LPEI

Jakarta - Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menetapkan lima tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tahun 2013-2019.

"Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah menetapkan lima orang tersangka, dan ditahan selama 20 hari pertama,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam konferensi pers virtual dipantau dari Gedung Bundar, Jakarta.

Kelima tersangka tersebut, yakni Arif Setiawan selaku Direktur Pelaksana III LPEI periode 2016, Ferry Sjaifullah selaku Kepala Divisi Pembiayaan UKM 2015-2019, Josef Agus Susanta selaku Kepala Kantor Wilayah LPEI Surakarta tahun 2016.

Kemudian, Johan Darsono selaku Direktur PT Mount Dreams Indonesia, dan Suryono selaku Direktur PT Jasa Mulia Indonesia, PT Mulia Walet Indonesia, dan PT Borneo Wallet Indonesia.

Leonard menjelaskan, kelima tersangka dilakukan penahanan di tempat berbeda, tiga orang di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, dan dua orang ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Kelima tersangka ini merupakan tersangka dari perkara pokok dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI tahun 2013-2019.

Leonard menjelaskan berdasarkan laporan LPEI 31 Desember 2019 memperlihatkan, LPEI mengalami kerugian tahun berjalan sebesar Rp4,7 triliun.

Dalam kasus ini, LPEI memberikan fasilitas pembiayaan kepada delapan grup yang terdiri dari 27 perusahaan. Namun, fasilitas itu diberikan tanpa melihat tata kelola perusahaan dan tidak sesuai dengan kebijakan perkreditan LPEI. Lalu, tak sesuai dengan sistem informasi manajemen risiko.

"Pembiayaan itu dalam posisi kolektibilitas lima atau macet per 31 Desember 2019," kata Leonard.

Leonard menjelaskan, perusahaan pertama yang mendapatkan pembiayaan dari LPEI yakni Grup Walet sebesar Rp576 miliar. (*)

Antara

Jokowi Cabut Izin 2.078 Perusahaan Minerba

Jokowi Cabut Izin 2.078 Perusahaan Minerba

Tambang Bauksit/Antara
Jakarta -
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) 2.078 perusahaan tambang Mineral dan Batubara (Minerba) pada hari ini, Kamis, 6 Januari 2022.

"Hari ini sebanyak 2.078 izin perusahaan penambangan Minerba kita cabut," ujar Jokowi seperti disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis, 6 Januari 2022.

Ia menyebut, izin ribuan perusahaan tambang ini dicabut karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja.

"Izin yang sudah bertahun-tahun telah diberikan, tetapi tidak dikerjakan. Dan ini menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat," ujar Jokowi.

Selain itu, hari ini pemerintah juga mencabut sebanyak 192 izin di sektor usaha kehutanan seluas 3.126.439 hektare. "Izin-izin dicabut karena tidak aktif, tidak membuat rencana kerja dan diterlantarkan," ujar Jokowi.

Pemerintah juga mencabut hak guna usaha (HGU) perkebunan yang ditelantarkan seluas 34.448 hektare pada hari ini.

"Sebanyak 25.128 hektare adalah milik 12 badan hukum, sisanya 9.320 hektare merupakan bagian dari HGU yang terlantar milik 24 badan hukum," ujar Jokowi. (*)


Sumber: Tempo

Thursday, December 23, 2021

Mendagri Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Jangan Hanya Pakai Sinovac

Mendagri Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Jangan Hanya Pakai Sinovac

Jakarta -
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi.

SE yang ditandatangani Mendagri pada 21 Desember 2021 tersebut ditujukan kepada kepala daerah di seluruh Tanah Air.

Dilansir dari siaran pers di laman resmi Sekretariat Kabinet, Kamis (23/12/2021), salah satu poin SE yakni meminta kepala daerah tidak hanya menggunakan vaksin CoronaVac/Sinovac untuk melakukan percepatan vaksinasi Covid-19.

"Melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi di wilayah masing-masing sesuai target yang sudah ditetapkan, yaitu 70 persen untuk dosis pertama dan khusus lansia target capaian 60 persen untuk dosis pertama dengan menggunakan semua jenis vaksin," demikian perintah Mendagri.

"Jangan hanya menggunakan CoronaVac/Sinovac-Bio Farma namun juga mengoptimalkan vaksin AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson," lanjut perintah tersebut.

Selain itu perlu juga dilakukan percepatan vaksinasi dosis 2 sehingga mengurangi perbedaan (gap) capaian dosis pertama dan dosis kedua.

Kemudian, Mendagri pun meminta agar kepala daerah melakukan vaksinasi anak usia enam tahun sampai dengan sebelas tahun jika sudah memenuhi capaian 70 persen untuk dosis pertama dan lansia 60 persen untuk dosis pertama dengan menggunakan vaksin CoronaVac/Sinovac-Bio Farma.

Sementara itu, dalam rangka deteksi dini varian Omicron, kepala daerah diminta berkoordinasi bersama Kementerian Kesehatan guna melengkapi laboratorium daerah masing-masing dengan fasilitas tes Polymerase Chain Reaction (PCR) S Gene Target Failure (SGTF) serta memastikan sampel probabel Omicron dilakukan sekuensing genomik.

kepala daerah juga diminta mengintensifkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (ppkm) mikro dengan mengoptimalkan fungsi satuan tugas penanganan covid-19 di masing-masing lingkungan, baik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan dan desa serta rukun tetangga (rt)/rukun warga (rw) dengan menjalankan fungsi-fungsi, antara lain:

a. pencegaha

b. penangana

c. pembinaa

d. dukungan pelaksanaan penanganan covid-19.

selain itu, mendagri meminta kepala daerah mengintensifkan tes dan pelacakan kontak erat covid-19 untuk menemukan kasus covid-19 dan mencegah penularan lebih cepat di dalam komunitas.

Kemudian, menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga 

jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (testing, tracing, treatment) serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi, dan jarak interaksi untuk mengurangi risiko penularan Covid-19 varian Omicron.

Selanjutnya, melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya di antaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pengurus tempat ibadah, pengelola hotel, pengelola tempat wisata, pengelola pusat perbelanjaan/mal, dan pelaku usaha serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terakhir, kepala daerah diminta emperkuat kapasitas rumah sakit rujukan khusus Covid-19 untuk mengantisipasi lonjakan jumlah kasus yang meliputi ruang perawatan isolasi dan ruang ICU (intensive care unit) beserta logistik pendukung seperti obat dan oksigen.(*)


Sumber: Kompas.com
















Saturday, December 18, 2021

Kemenkes Kembali Deteksi Dua Kasus Baru Omicron di Indonesia

Kemenkes Kembali Deteksi Dua Kasus Baru Omicron di Indonesia

Jakarta -
Kementerian Kesehatan RI kembali mendeteksi dua pasien terkonfirmasi varian Omicron di Tanah Air sehingga total kasus hingga Jumat (17/12) menjadi tiga orang kata seorang pejabat Kemenkes RI.

"Dua pasien terkonfirmasi terbaru adalah IKWJ (42) laki-laki, perjalanan dari Amerika Selatan serta M (50) laki-laki perjalanan dari Inggris. Saat ini keduanya sedang menjalani karantina di Wisma Atlet," kata Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Siti Nadia Tarmizi melalui pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Nadia mengatakan dua pasien tersebut merupakan hasil pemeriksaan sampel dari lima kasus probable Omicron yang baru jembali dari luar negeri.

Pasien Omicron pertama terkonfirmasi pada Kamis (16/12) berinisial N, seorang pekerja pembersih di Wisma Atlet Kemayoran.

Temuan ini merupakan hasil pemeriksaan khusus 'S-gene target failure' (SGTF) yang dilakukan oleh Badan Litbang Kesehatan pada 14 dan 15 Desember 2021.

Kedua pasien terbaru terkonfirmasi Omicron setelah menjalani karantina wajib sepuluh hari seusai kembali dari luar negeri.

Menurut Nadia kondisi itu menunjukan bahwa sistem proteksi pemerintah berjalan dengan baik untuk mencegah penularan dari pendatang dari luar negeri yang terjangkit virus COVID-19.
Baca juga: Kemenhub tanggapi penemuan kasus pertama Varian Omicron di Indonesia
Baca juga: Kemenkes deteksi lima kasus probable Omicron di Indonesia

Terkait dengan temuan dua kasus baru Omicron, Nadia mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan tidak melakukan perjalanan ke luar negeri terlebih dahulu. Terlebih mengingat laju penyebaran Omicron terbukti sangat cepat.

“Indonesia adalah salah satu negara paling aman dari COVID-19. Jika kita keluar negeri, maka kita akan keluar dari zona aman menuju zona berbahaya. Jika kembali, nanti akan berpotensi membawa Omicron ke Indonesia dan pastinya akan merusak situasi yang sudah kondusif ini,” katanya.

Kasus COVID-19 di beberapa negara Eropa, Afrika dan Amerika, kata Nadia, saat ini melonjak tajam mencapai rekor tertinggi seiring dengan menyebarnya varian Omicron yang memiliki daya tular lima kali lipat dari varian Delta.

Varian Delta pernah menggiring Indonesia ke rekor tertinggi penularan COVID-19 di bulan Mei dan Juni 2021 yang mengakibatkan tekanan tenaga medis di fasilitas kesehatan.

Pemerintah memprediksi arus balik warga negara Indonesia yang saat ini sudah berada di luar negeri atau yang akan berpergian ke luar negeri dalam sepekan ke depan akan mencapai puncaknya di pekan pertama dan kedua Januari 2022 seiring dengan berakhirnya liburan Natal dan Tahun Baru.


Sumber: Antara

Sunday, December 5, 2021

Mahfud MD Bicara Soal Vonis MK dalam Forum KAHMI

Mahfud MD Bicara Soal Vonis MK dalam Forum KAHMI

Jakarta -
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berbicara soal vonis Mahkamah Konstitusi (MK), salah satunya terkait dengan UU Cipta Kerja dalam Forum Guru Besar KAHMI.

Mahfud dalam webinar Forum Guru Besar Insan Cita (FGBIC) secara daring, Minggu malam, menyambut baik dan mendorong pelaksanaan diskusi dan perdebatan dengan segala kontroversinya atas vonis Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan UU Cipta Kerja.

"Diskusi-diskusi yang seperti ini bermanfaat untuk penguatan hukum tata negara ke depannya, terutama untuk menguatkan fungsi dan peran MK," kata Mahfud dalam siaran persnya.

FGBIC adalah forum kajian yang pada umumnya beranggotakan akademisi yang tergabung di dalam Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). Dalam organisasi ini Mahfud MD sebagai ketua dewan pakar.

Hadir sebagai narasumber utama pada webinar itu pakar hukum tata negara Prof. Yusril Ihza Mahendra dengan pembahas Prof. Susi Dwi Harjanti, Prof. Didin S. Damanhuri, Prof. Nurliah Nurdin, dan Dr. Ali Syafaat dengan moderator Prof. Nurul Baruzah.

Menurut Mahfud, vonis MK boleh didiskusikan dengan berbagai pendapat atau teori-teori. Akan tetapi, yang berlaku adalah amar putusan MK itu sendiri.

Mahfud lantas mengemukakan dalil usul fikih yang juga berlaku dalam hukum peradilan secara universal yakni, hukmul haakim yarfaul khilaaf. Putusan hakim yang inkrah itu berlaku mengikat dan menyelesaikan sengketa, terlepas dari adanya orang yang setuju atau tak setuju.

"Putusan MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Akan tetapi, masih berlaku selama 2 tahun atau sampai diperbaiki. Itulah yang berlaku mengikat," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Menurut dia, diskusi-diskusi atau kritik teoritis atas vonis MK itu sangat perlu karena tiga hal.

Pertama, untuk mengembangkan studi-studi hukum tata negara; Kedua, untuk memperluas pengenalan masyarakat terhadap eksistensi MK dalam ketatanegaraan di Indonesia; Ketiga, untuk memberi masukan atau kritik terhadap MK.

Mahfud MD yang juga guru besar hukum tata negara tersebut mengatakan, "Teori yang paling tinggi di dalam hukum tata negara itu adalah teori bahwa keberlakuan hukum tata negara di suatu negara tidak harus ikut teori pakar atau yang berlaku di negara lain, tetapi ikut apa yang ditetapkan oleh Negara itu sendiri sesuai dengan hasilnya terkait dengan poleksosbudnya masing-masing negara." Pungkasnya. (rn/read)


Sumber: Antara

Wednesday, December 1, 2021

Polri Pastikan Keamanan di Papua Terjaga Saat HUT OPM

Polri Pastikan Keamanan di Papua Terjaga Saat HUT OPM

Jakarta -
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memastikan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas ) di Papua terkait dengan adanya kegiatan peringatan HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada hari Rabu (1/12).

"Tentunya Polri akan menjaga situasi kamtibmas di Papua," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Selasa.

Menurut Ramadhan, Polri melakukan upaya-upaya preemtif atau upaya pencegahan agar situasi kamtibmas di Papua aman terkendali.

Polri, lanjut dia, mengedepankan upaya-upaya edukasi dan sosialisasi terkait dengan keamanan dan ketertiban di Papua.

"Pada prinsipnya kami jaga situasi kamtibmas aman dan terkendali," ujar Ramadhan.

Beredar informasi di sosial media, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) rencananya mengibarkan bendera Bintang Kejora pada hari Rabu (1/12) besok dalam rangka HUT OPM.

Bendera Bintang Kejora tersebut rencananya akan dikibarkan di Kabupaten Intan Jaya. (*)

Sunday, October 31, 2021

Presiden Turki Erdogan akan Berkunjung ke Indonesia

Presiden Turki Erdogan akan Berkunjung ke Indonesia

Jakarta -
Presiden Joko Widodo di sela-sela rangkaian acara KTT G20 yang digelar di La Nuvola, Roma, Italia, Sabtu (30/10) menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Kedua Presiden membahas sejumlah hal, antara lain rencana kunjungan Presiden Erdogan ke Indonesia.

Terkait rencana kunjungan Presiden Erdogan ke Indonesia, Presiden Jokowi telah menerima laporan hasil kunjungan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Turki.

Presiden Jokowi juga telah menerima hasil pembicaraan dengan Presiden Erdogan, termasuk rencana kunjungannya ke Indonesia.

"Saya menantikan kunjungan Yang Mulia ke Indonesia sekitar bulan Januari atau Februari 2022. Saya yakin kunjungan Yang Mulia akan makin mempererat hubungan Indonesia-Turki. Kita tugaskan Menteri Luar Negeri kedua negara untuk mempersiapkan kunjungan dengan baik," ujar Presiden Jokowi, sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu dini hari.

Selain itu, kedua pemimpin juga menugaskan kedua Menlu untuk mempersiapkan kunjungan termasuk diluncurkannya mekanisme strategis tingkat tinggi atau high level strategic mechanism.

Kedua, mengenai rencana pembentukan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Turki atau IT-CEPA. Presiden Jokowi meyakini bahwa IT-CEPA akan lebih memperkokoh kerja sama ekonomi kedua negara.

"Saya sarankan agar kita menugaskan Menteri Perdagangan masing-masing untuk segera mempercepat perundingannya. Tentu akan sangat baik jika IT-CEPA menjadi salah satu deliverable dari kunjungan Bapak Presiden tahun depan," ujar Presiden, seperti dilansir Antara pada Minggu.

Dalam pertemuan tersebut Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. (atr/red)

Saturday, October 30, 2021

Jokowi: G20 Harus jadi Bagian Solusi untuk Atasi Kesenjangan Vaksin

Jokowi: G20 Harus jadi Bagian Solusi untuk Atasi Kesenjangan Vaksin

Jakarta -
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Group of Twenty (G20) harus menjadi bagian penting dari solusi untuk mengatasi kelangkaan dan kesenjangan vaksin, obat-obatan, dan alat-alat kesehatan esensial.

Dalam pidatonya pada sesi ekonomi dan kesehatan global di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, La Nuvola, Roma, Italia, Sabtu, Presiden Jokowi menyebut bahwa G20 harus mendukung diversifikasi produksi dan alih teknologi ke negara berkembang, mengurangi hambatan perdagangan bahan baku vaksin, mendukung TRIPS Waiver, meningkatkan skema berbagi dosis, dan mendukung kerja sama COVAX Facility.

“Proses penataan ulang arsitektur ketahanan kesehatan global ini harus inklusif, serta berpegang teguh pada prinsip solidaritas, keadilan, transparansi, dan kesetaraan," kata Presiden Jokowi.

G20 merupakan forum global yang berdiri sejak 1999 dan para anggotanya mewakili 85 persen perekonomian dunia, serta 75 persen perdagangan global.

Upaya menjadi bagian solusi untuk mengatasi kesenjangan vaksin tersebut merupakan salah satu wujud dari gagasan penguatan arsitektur kesehatan global yang disampaikan Presiden Jokowi dalam KTT G20.

Untuk mendorong penguatan arsitektur kesehatan global, selain penciptaan solusi kesenjangan vaksin, Presiden Jokowi juga mendorong penyusunan mekanisme penggalangan sumber daya kesehatan global. Sumber daya tersebut mencakup dana, vaksin, obat, alat kesehatan, hingga tenaga kesehatan yang siap diterjunkan setiap saat untuk membantu negara yang mengalami krisis kesehatan.

"IMF (Dana Moneter Internasional) sudah memberikan contoh, tentang penggalangan sumber daya keuangan global untuk membantu negara yang mengalami krisis keuangan," katanya, seraya menambahkan bahwa dukungan keuangan internasional untuk isu kesehatan dan perubahan iklim sangat penting.

Selanjutnya, Presiden Jokowi menyerukan agar semua pemimpin negara yang hadir dalam KTT G20 untuk menyusun standar protokol kesehatan global terkait dengan aktivitas lintas negara, termasuk di antaranya protokol kesehatan perjalanan antarnegara.

Ketiga dorongan dari Presiden Jokowi tersebut merupakan langkah agar arsitektur kesehatan global dapat menjadi lebih kuat.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Co-Sherpa Kementerian Luar Negeri Dian Triansyah Djani.


Sumber: Antara