DPRK Sarankan Solusi Soal Tambang Minyak di Ranto Peureulak Aceh Timur

Ketua Komisi I DPRK Aceh Timur Azhari (Foto: Ist)

RILIS.NET, Aceh Timur - Ketua Komisi I DPRK Aceh Timur Azhari menyarankan Pemerintah Aceh dan DPRA agar dapat mempercepat pengesahan Qanun tentang pertambangan rakyat yang kabarnya sedang dibahas oleh DPR Aceh.

Pemerintah juga diminta terus berupaya mencari cara untuk mengakomodir keberadaan sumur-sumur minyak yang dikelola oleh masayarakat di Ranto Peuruelak, agar bisa memberikan kesejahteraan secara merata.

"Kita meminta agar pemerintah berupaya mencari solusi, terkait dengan keberadaan sumur minyak yang dikelola oleh masyarakat di Ranto Peureulak, sehingga adanya payung hukum (Qanun), serta dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, daerah maupun negara," saran Azhari dalam rilisnya yang diterima media ini, Kamis (17/3/2022).

Qanun ini juga diharapkan menjadi salah satu jalan untuk mengakhiri polemik pengelolaan sumur minyak rakyat di Aceh, yang menjadi tumpuan ekonomi masyarkat selama ini seperti di Ranto Peureulak, Aceh Timur.

"Penghentian kegiatan tambang minyak di Ranto Peureulak Aceh Timur ini bukan solusi bijak, mengingat kegiatan ini juga sudah sangat lama berlangsung, pastinya banyak sekali masyarakat yang tergantung ekonomi di sumur-sumur tua tersebut," tandas Azhari.

Azhari juga merasa khawatir, jika aktivitas masyarakat ini dihentikan akan berakibat pada hilangnya pekerjaan pada ribuan masyarakat yang selama ini bekerja di sumur minyak yang menjadi tempat warga bertahan hidup, apalagi saat ini sedang melanda bencana Pandemi Covid-19.

Politisi dari Fraksi Partai Aceh (PA) ini juga menyebutkan, Bencana Covid-19 telah mengakibatkan terhimpitnya perekonomian masyarakat, tak terkecuali di Aceh Timur.

"Banyak masyarakat yang menaruh harapan hidup pada tambang minyak yang dikelola turun-menurun secara tradisional, untuk itu harus ada solusi agar penambangan ini dapat meringankan beban hidup masyarakat setempat," harap Azhari yang juga Ketua DPS PA Kecamatan Ranto Peureulak (rn/red)

Lihat Selengkapnya

Rusia Serangan Pangkalan Militer Ukraina Dekat Perbatasan Polandia

Lviv - Rusia melancarkan serangan udara ke pangkalan militer Yavoriv di Ukraina barat dekat perbatasan Polandia, kata pejabat setempat pada Minggu (13/3).

Serangan itu menunjukkan bahwa Rusia kini mulai menyasar bagian barat Ukraina.

"Penjajah melancarkan serangan udara ke Pusat Penjaga Perdamaian dan Keamanan Internasional. Menurut data awal, mereka menembakkan delapan rudal," kata otoritas militer Lviv dalam sebuah pernyataan.

Serangan itu dilakukan terhadap unit militer fasilitas tersebut, kata kantor berita Ukraina Interfax, mengutip Anton Mironovich, juru bicara Akademi Pasukan Darat Angkatan Bersenjata Ukraina.

"Menurut data awal tidak ada korban jiwa, namun informasi tentang korban luka-luka sedang diklarifikasi," kata Mironovich.

Fasilitas pelatihan militer itu adalah yang terbesar di bagian barat Ukraina dan biasanya menjadi tempat latihan bersama dengan NATO. Jaraknya sekitar 25 km dari perbatasan Polandia.

Wali Kota Ivano-Frankivsk, kota lain di Ukraina Barat, mengatakan pasukan Rusia juga terus menghantam bandaranya pada Minggu. Belum ada korban yang dilaporkan. (rn/rd)

Sumber: Reuters

Lihat Selengkapnya

Zelensky Klaim 1.300 Tentara Ukraina Tewas

Orang-orang menghadiri upacara penghormatan kepada para pembela Ukraina yang gugur, termasuk tentara yang tewas dalam pertempuran dengan pemberontak pro-Rusia di bandara Donetsk hari ini pada tahun 2015, di sebuah peringatan di dekat markas besar Kementerian Pertahanan di Kyiv, Ukraina. Foto: Antara Foto/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters/rwa/sad.

Kiev - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa Ukraina kehilangan 1.300 tentara dan mengklaim bahwa Rusia kehilangan 12.000 tentara.

“Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya senang dengan kekalahan mereka karena bukan saya yang sebenarnya. Kita berbicara tentang kehidupan manusia di sini, dan para prajurit itu dibawa ke perang sebagai umpan meriam, dicuci otak dan bingung,” kata Zelensky seperti dikutip dari ABC News, Minggu (13/3/2022).

Zelensky juga mengomentari koridor kemanusiaan untuk evakuasi warga sipil, dengan mengatakan bahwa koridor paling sukses telah keluar dari Sumy di mana puluhan ribu dievakuasi.

"Ini adalah proses yang sangat sulit dan terkadang kita harus menemukan metode yang tidak lazim untuk memfasilitasi itu, karena Rusia hampir tidak pernah mematuhi gencatan senjata untuk memungkinkan evakuasi warga sipil," kata Zelensky.

Zelensky juga mengomentari diskusi dengan Rusia, mengatakan dia telah meminta pembicaraan langsung di tingkat tertinggi selama lebih dari dua tahun.

"Setidaknya kita dapat melihat beberapa kemajuan sekarang karena mereka juga mulai setuju bahwa dialog diperlukan. Tetapi tentu saja kita akan mencari keterlibatan yang lebih luas dari para pemimpin dunia lainnya, karena dalam setiap pembicaraan tentang jaminan keamanan perusahaan di masa depan untuk Ukraina, kita tidak akan pernah hanya percaya. Moskow setelah perang berdarah seperti itu terjadi," pungkas Zelensky.

Rusia melancarkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari lalu. Itu dilakukan menyusul kebuntuan tujuh tahun atas kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan ketentuan perjanjian Minsk, dan Rusia akhirnya memberikan pengakuan atas republik Donbass di Donetsk dan Lugansk. Proposal yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis telah dirancang untuk mengatur status wilayah-wilayah tersebut di dalam negara Ukraina.

Rusia kini menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin Amerika Serikat (AS).

Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa. (rn/red)

Lihat Selengkapnya

China Tuduh AS Coba Buat NATO Versi Baru di Indo-Pasifik, ASEAN Perlu Waspada

Kapal induk Amerika Serikat, USS Theodore Roosevelt, berangkat dari Apra Harbor, Guam, 21 Mei 2020. Foto/REUTERS

Beijing - Menteri Luar Negeri (Menlu) China Wang Yi menduga tujuan sebenarnya dari strategi Amerika Serikat (AS) di kawasan Indo-Pasifik adalah membentuk versi baru NATO.

Dia memperingatkan Gedung Putih bahwa setiap upaya untuk melakukannya akan digagalkan.

Berbicara di sela-sela Kongres Rakyat Nasional ke-13 pada Senin (7/3/2022), Wang mengecam Washington yang bertindak dengan cara yang akan menyebabkan ketidakstabilan di kawasan itu di tengah perselisihan teritorial antara China dan negara-negara lain.

“Asia-Pasifik adalah lahan yang menjanjikan untuk kerja sama dan pembangunan, bukan papan catur untuk kontes geopolitik,” ujar Wang, dilansir RT.com pada Senin (7/3/2022).

Mengkritik AS, Wang mengklaim pendekatan Amerika hanya bertujuan menegakkan dominasi melalui “politik blok” di wilayah tersebut, yang diyakini Beijing akan merusak persatuan politik dan ekonomi Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang sudah ada.

Selain membahas masalah regional, Menlu China menyatakan Beijing siap dan bersedia memainkan peran konstruktif dalam konflik antara Rusia dan Ukraina.

Dia menawarkan untuk memfasilitasi pembicaraan damai dan bekerja dengan komunitas internasional sebagai mediator.

“Kita harus mematuhi prinsip keamanan yang tidak dapat dibagi dan mengakomodasi masalah keamanan yang sah dari pihak-pihak yang terlibat,” papar Wang.

Menurut dia, “Perselisihan harus diselesaikan dengan cara damai melalui dialog dan negosiasi.”

Dia mengatakan, “Ada kebutuhan untuk menempatkan mekanisme keamanan Eropa yang seimbang, efektif dan berkelanjutan.”

Bersamaan dengan tawaran dukungan China, Wang mengatakan Beijing akan bekerja untuk menawarkan dukungan kepada rakyat Ukraina yang terkena dampak situasi, dengan Palang Merah China mengirimkan bantuan kemanusiaan darurat ke Ukraina segera. (rn/red)

Sumber: Reuters/Sindonews

Lihat Selengkapnya

Wamenlu Amerika Apresiasi Indonesia Dukung Resolusi PBB Tentang Ukraina

Jakarta - Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Wendy R. Sherman berterima kasih kepada Pemerintah Indonesia karena turut mendukung resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Ukraina.

Apresiasi itu disampaikan Wamenlu AS Wendy Sherman saat berbicara melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada Rabu (2/3), menurut keterangan Kedutaan Besar AS di Jakarta, Kamis.

Dalam pembicaraan tersebut, Wamenlu Sherman mengecam serangan Rusia yang direncanakan, tidak beralasan, dan tidak dibenarkan terhadap Ukraina.

Sebelumnya, Majelis Umum PBB pada Rabu mengadopsi sebuah resolusi yang menuntut Rusia untuk segera mengakhiri serangannya di Ukraina.

"Resolusi Majelis Umum PBB hari ini mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya," kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterrres melalui akun Twitter resminya, Rabu.

"Masyarakat dunia ingin agar penderitaan yang dialami oleh korban dari serangan di Ukraina tersebut segera berakhir," kata Guterres.

Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB Abdulla Shahid menegaskan bahwa resolusi tersebut menuntut agar Rusia segera, sepenuhnya dan tanpa syarat menarik semua pasukan militer dari wilayah Ukraina di dalam perbatasan yang diakui secara internasional.

"Saya bersama dengan negara-negara anggota (PBB) ingin menyuarakan kekhawatiran kami terhadap 'laporan tentang serangan di sejumlah fasilitas sipil seperti permukiman, sekolah dan rumah sakit, serta serangan terhadap warga sipil, termasuk perempuan, lansia, dan penderita disabilitas serta anak-anak'," katanya, mengutip teks yang ia baca pada Rabu, berdasarkan laporan di situs resmi PBB. (rn/red)

Sumber: antara 

Lihat Selengkapnya

Partai Aceh Sebut Revisi UUPA Bisa Jadi Bumerang Bagi Aceh

Juru Bicara PA Nurzahri (Foto: Ist/Popularitas)

RILIS.NET, Banda Aceh - Perencanaan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) terus dibicarakan dan mulai hangat diperbincangkan oleh publik.

Seperti diketahui sebelumnya, revisi UUPA tersebut kini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (UUPA) DPR RI.

Juru Bicara (Jubir) Partai Aceh, Nurzahri menilai, Partai Nasional (Parnas) hanya menggemakan terkait persoalan dana Otsus. Padahal permasalahan dana Otsus malah tidak disebutkan sama sekali MoU Helsinki.

"Kalau wacananya hanya untuk perpanjang dana Otsus itu sebuah wacana yang salah," kata Nurzahri, seperti dilansir AJNN pada Kamis (3/3/2022). 

Nurzahri mengatakan, politisi Partai Nasional dari Aceh begitu menggebu dengan revisi UUPA, Partai Aceh (PA) justeru menunjukkan sikap dingin. 

 "Dalam perjalanan waktu tidak terjadi proses berjalannya revisi dan tidak t5erjadi proses perubahan. Sebenarnya rakyat Aceh terus menunggu adanya perubahan UUPA yang sesuai MoU Helsinki," tuturnya. 

Kata Nurzahri, Partai Lokal (Parlok) yang menjadi wadah aspirasi politik kalangan eks pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini sangat mengedepankan sikap kehati-hatian dengan revisi UUPA. Partai Aceh mewanti-wanti revisi UUPA dapat menjadi bumerang bagi Aceh. 

"Dalam konteks hari ini, ternyata ada wacana ingin merevisi UUPA oleh DPR RI, tetapi konteksnya berbeda dengan keinginan rakyat Aceh. 

Kalau semangat yang kita lihat draf yang dikembang itu masih mengurangi kekurangan," ujarnya. 

 Nurzahri menambahkan, kalau rakyat Aceh harus bersatu, supaya tidak terjadi usaha oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan terjadinya perdamaian abadi di Aceh, dengan cara mengurangi kewenangan Aceh yang sudah didapatkan dalam UUPA walaupun tidak semua sesuai dengan MoU Helsinki. 

 "Ini tentunya bertentangan, saya pikir kita harus berhati-hati, rakyat Aceh, stakeholder yang ada di Aceh harus berhati-hati menanggapi masalah revisi ini," tuturnya. 

 Partai Aceh juga berharap, DPRA harus mengajak pihak-pihak GAM dalam diskusi membahas UUPA, karena GAM merupakan pihak dari perdamaian MoU Helsinki. 

"Myang paling utama konteks UUPA ini lahir karena adanya f, perdamaian itu antara GAM dan MB p Indonesia, sehingga GAM juga sebagai salah satu pihak yang terlibat jg f perdamaian ini," ucapnya.

Ia juga berharap, rakyat Aceh perlu merapatkan barisan, Gubernur Aceh juga harus bersikap dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), mengajak seluruh stakeholder yang ada di Aceh. (rn/red)

Lihat Selengkapnya

Brazil serukan penarikan pasukan dalam krisis Ukraina

Brasilia - Brazil pada Selasa (22/2/2022) meminta semua pihak dalam krisis Ukraina untuk menghindari eskalasi kekerasan dan menjalin jalur diplomatik untuk menemukan solusi damai.

"Brazil kembali menegaskan perlunya menemukan solusi lewat perundingan, berdasarkan Perjanjian Minsk, dan mempertimbangkan kepentingan keamanan yang sah atas Rusia dan Ukraina," kata Kementerian Luar Negeri Brazil dalam pernyataan.

Pernyataan itu dirilis sehari setelah Rusia secara resmi mengakui dua wilayah yang memisahkan diri di Ukraina timur, yang memperparah krisis.

Pekan lalu Presiden Brazil Jair Bolsonaro menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin dan menurutnya, pemimpin Rusia itu memiliki tujuan damai.

Pada Senin (21/2/2022) di pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang Ukraina, Brazil menyerukan penarikan pasukan militer dari wilayah-wilayah sengketa tersebut demi terciptanya kondisi untuk jalan keluar yang damai.

"Tujuan pertama yang mutlak adalah melihat gencatan senjata segera, dengan penarikan pasukan dan peralatan militer di lapangan secara menyeluruh," kata Dubes Brazil di PBB Ronaldo Costa.

"Penarikan militer seperti demikian akan menjadi sebuah langkah penting untuk membangun kepercayaan di antara para pihak sekaligus memperkuat diplomasi," katanya kepada DK PBB.

Sumber: Reuters

Lihat Selengkapnya

Ketua DPRK Aceh Timur Berang Eksekutif Dinilai Tak Hargai Dewan

Rapat Paripurna lll DPRK Aceh Timur (Foto: RILIS.NET/Aqbar)

RILIS.NET, Aceh Timur - Ketua DPRK Aceh Timur Fattah Fikri sempat berang, ia menilai Eksekutif Kabupaten Aceh Timur tidak menghargai legislatif.

Hal ini dikatakan Fattah pasca rapat Paripurna III dalam penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap rancangan Qanun Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2021 yang persentase kehadiran para Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait sangat rendah.

Rapat Paripurna III ini berlangsung di ruang A DPRK Aceh Timur, Selasa (22/2/202), siang. Paripurna III ini digelar dalam penyampaian pandangan akhir fraksi- fraksi terhadap rancangan Qanun Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2021.

"Jangan anggap Dewan ini musuh bagi OPD. Apa yang perlu dibahas jika para Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait tidak hadir," ujar Fattah dengan nada tegas.

Fattah Fikri menilai, kepentingan eksekutif dengan legislatif hanya saat pembahasan anggaran semata, sementara menurutnya banyak sekali pembahasan lain yang dinilai perlu atensi dan partisipasi Eksekutif yang serius.

Fattah turut meminta Bupati Aceh Timur menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan Dewan. Hal ini dinilai sangat efektif jika duduk musyawarah bersama antar Bupati dan Dewan terlaksana.

"Mari kita duduk bersama dan membahas apa kepentingan rakyat secara bersama. Saya rasa nilai menghargai ini lebih indah," saran Fattah.

Dari pantauan media ini, meskipun jadwal rapat sedikit molor, namun rapat ini berlangsung alot hingga pukul 16.45 WIB.

Rapat ini juga mendapat hujan intrupsi dari anggota Dewan lainnya, termasuk mengkritik tatertib pelaksanaan rapat Paripurna yang dihadiri pihak eksekutif oleh Asisten.

Sementara aturan dalam tartertib Dewan pihak Eksekutif wajib dihadiri oleh Bupati atau yang diwakilkan oleh Sekda saja, sebut Fattah Fikri. (rn/Aqbar)

Penulis: Aqbar

Editor: Rahmadhana

Lihat Selengkapnya

Bambang Bachtiar Jabat Kajati Aceh yang Baru

Bambang Bachtiar SH MH (Foto: Ist)

RILIS.NET, Banda Aceh - Bambang Bachtiar SH MH jabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh yang baru, sebelumnya Kajati Aceh dijabat oleh Drs Muhammad Yusuf SH MH.

Pergantian ini setelah adanya rotasi besar-besaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Adapun pejabat yang dirotasi mencapai 333 orang yang terdiri atas 65 orang eselon II dan 268 orang eselon III. 

Surat Keputusan (SK) rotasi tersebut ditandatangani pada 18 Februari 2022 oleh Kejagung RI Burhanuddin.

Muhammad Yusuf diangkat menjadi Inspektur V pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejagung RI.

Sedangkan pengantinya sebagai Kejati Aceh adalah Bambang Bachtiar SH MH yang sebelumnya menjabat Wakajati DKI Jakarta. Sedangkan Hermanto SH MH diangkat menjadi Wakajati Sulawesi Selatan.

Sementara pengantinya di Aceh adalah Hendrizal Husin SH MH, ia sebelumnya menjabat Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung RI (rn/rd)

Lihat Selengkapnya

Sempat Diskors Gegara Corona, Uji Calon Anggota KPU-Bawaslu di DPR Dilanjut

Jakarta - Komisi II DPR kembali melanjutkan proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon anggota KPU dan Bawaslu RI periode 2022-2027. Sebelumnya, rapat sempat diskors usai Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PPP Syamsurizal mengumumkan ada seorang anggota DPR yang terkonfirmasi positif COVID-19.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem Saan Mustopa mencabut skors tersebut pukul 19.38 WIB. Dia meminta seluruh anggota yang hadir secara fisik di ruangan tetap berdisiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, skors saya cabut. Bapak dan Ibu Komisi II, dimohon kita taat terhadap protokol kesehatan. Saya mohon untuk membatasi, pengunjung di balkon duduknya berjarak," kata Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/2/2022) malam.

Dia mengumumkan seluruh anggota telah menjalani tes antigen dengan hasil negatif sehingga proses fit and proper test tetap dilanjutkan. Dia menegaskan setiap orang yang hendak memasuki ruangan rapat harus menjalani tes antigen terlebih dahulu.

"Kita semua sudah antigen hari ini. Hari ini, malam ini, semua sudah dalam posisi negatif. Nanti kalau ada yang mau masuk ke sini, saya mohon untuk di-antigen," lanjut Saan.

Kemudian dia melanjutkan membuka sesi fit and proper test terhadap sisa 3 kandidat calon anggota KPU dan Bawaslu lainnya. Diketahui, Komisi II akan menentukan 7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu terpilih pada malam ini

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PPP Syamsurizal menuturkan ada anggota yang terpapar COVID-19 turut hadir dalam proses fit and proper test calon anggota KPU dan Bawaslu hingga Selasa (15/2/2022) kemarin. Dia tak menyebutkan nama anggota tersebut.

"Informasi terakhir salah satu anggota kita yang berkirim surat, sampai kemarin masih bersama kita, ternyata beliau positif COVID-19," kata Syamsurizal sebelum menskors rapat fit and proper test di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/2) sore.

Dia mengatakan, atas izin pimpinan DPR, seluruh jajaran pimpinan dan anggota Komisi II segera melakukan tes PCR yang disediakan oleh pelayanan kesehatan di lingkungan gedung DPR RI.

"Oleh karena itu, pimpinan kita tadi menyarankan saat ini kita langsung dari yankes (pelayanan kesehatan) memberikan layanan kepada kita untuk kita lakukan PCR menjelang magrib ini. Kita gunakan waktu ini untuk tes PCR. Jadi InsyaAllah ini segera mendapatkan hasilnya," ujarnya.

Syamsurizal lantas menskors proses fit and proper test calon anggota KPU dan Bawaslu tersebut. Dia mengatakan skors diberlakukan untuk memberikan anggota waktu menjalani tes PCR sekaligus beribadah dan makan malam.

"Kita sudah dapat izin dari pimpinan DPR. Kita akan gunakan waktu ini untuk PCR di sini. Semoga kita dapat melanjutkan tugas setelah salat Magrib dan makan malam bersama," kata dia.

Menurutnya, skors diberlakukan hingga pukul 19.00 WIB untuk kemudian melanjutkan proses wawancara kepada sisa 3 calon anggota Bawaslu lainnya.

"Kita akan tetap meneruskan wawancara fit and proper test kita untuk 3 anggota lain sampai pukul 22.00 WIB. Kita akan mulai lagi tepat pukul 19.00 WIB. Barangkali ini jadi perhatian bersama," pungkas dia. (rn/rd)

Sumber: detik

Lihat Selengkapnya

KKP Serah Terima Jabatan Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo Aceh

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaksanakan serah terima jabatan Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo di Provinsi Aceh, yang diharapkan dapat mengawal program prioritas sektor kelautan dan perikanan nasional.

"Terima kasih dan apresiasi saya kepada Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo sebelumnya, Bapak Basri, dan selamat bertugas kepada Bapak Akhmadon sebagai Kepala Pangkalan PSDKP yang baru," ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan kesiapan KKP mengawal program prioritas pada subsektor perikanan tangkap dan subsektor perikanan budi daya.

Adin menginstruksikan kepada Kepala Pangkalan PSDKP yang baru agar segera bekerja dan menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Adin menekankan bahwa ada sejumlah agenda prioritas yang perlu untuk dikawal oleh Pangkalan PSDKP Lampulo.

"Selain penangkapan terukur, kampung nelayan maju dan program prioritas di bidang pembudidayaan ikan, masih banyak PR yang perlu diselesaikan termasuk illegal fishing dan destructive fishing," paparnya.

Sebagaimana diketahui di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Lampulo sendiri terdapat sejumlah program prioritas KKP di antaranya penangkapan ikan terukur di wilayah pantai barat Aceh (WPP 572) yang masuk dalam Zona Penangkapan Ikan berbasis kuota untuk Industri.

Sedangkan di pantai timur Aceh (WPP 571) masuk dalam zona Zona Penangkapan Ikan Kuota Khusus untuk nelayan tradisional.

Selain itu, KKP juga mengembangkan Kampung Nelayan Maju (Kalaju) tahun 2022 di Gampong Padang Seurahet (Kabupaten Aceh Barat) dan Pusong Lama (Kota Lhokseumawe) serta terobosan perikanan budi daya untuk revitalisasi tambak dengan komoditas udang.

Terkait pengawasan, KKP membentuk tim unit reaksi cepat guna meningkatkan pengawasan terintegrasi di sektor kelautan dan perikanan nasional pada tahun 2022 ini.

"Tahun ini perkuatan operasi Kapal Pengawas Perikanan selain melalui dukungan patroli udara, kami juga membentuk Unit Reaksi Cepat PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan)," kata Adin.

Adin memaparkan, Unit Reaksi Cepat PSDKP akan sigap melakukan respons terhadap dugaan pelanggaran sektor kelautan perikanan.

Selain itu, ujar dia, Unit Reaksi Cepat ini didukung dengan speedboat terbaru yang memiliki kecepatan mencapai 55 knot.

Adin menyampaikan bahwa pada tahun ini, juga akan ada penambahan 2 unit kapal pengawasan, 3 unit prasarana pengawasan, dan 4 unit speedboat pengawasan yang akan dibangun untuk memperkuat pengawasan.

Sumber: Antara

Lihat Selengkapnya

Dua Bulan Kosong, Kursi Pangkostrad Akhirnya Diisi Mayjen Maruli

Foto: Mayjen Maruli Simanjuntak. (dok FB Kodam IX/Udayana)

Jakarta - Terjawab sudah siapa yang mengisi posisi Pangkostrad selepas Jenderal Dudung jadi KSAD. Mayjen TNI Maruli Simanjuntak ditunjuk Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menjadi Pangkostrad.

Jenderal Dudung Abdurachman resmi menjabat sebagai KSAD pada Rabu (17/11/2021) lalu. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta.

Dudung pada saat itu menyebutkan nama Pangkostrad segera dilaporkan ke Panglima TNIJ Jenderal Andika. Sejak saat itu posisi Pangkostrad kosong kurang lebih selama dua bulan.

"Penggantinya sampai sekarang belum," ujar Dudung, Rabu (17/11/2021).

Di waktu yang sama, Jenderal Andika mengatakan nama Pangkostrad dilaporkan ke Presiden Jokowi. Andika menuturkan hanya menyiapkan data.

"Saya akan lapor kepada Presiden karena ini hubungannya dengan Wanjakti, jadi pengisian jabatan itu kan mekanismenya melalui sidang Wanjakti," kata Andika, Rabu (17/11/2021).

"Pokoknya saya bertugas hanya menyiapkan data, memohon petunjuk. Beliau silakan memilih sesuai dengan yang memang sudah eligible," imbuhnya.

Kala itu, nama Mayjen Maruli Simanjuntak sudah digadang-gadang akan mengisi posisi Pangkostrad. Namun Jenderal Andika menyebut keputusan ada di tangan Jokowi.

"Itu nanti diputuskan oleh beliau. Kami tugasnya hanya menyiapkan data, kemudian melaporkan kepada Presiden," ujar Andika.

Sebab Jabatan Pangkostrad Lama Kosong

Dua bulan lamanya jabatan Pangkostrad kosong setelah Jenderal Dudung Abdurachman dipromosikan menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkapkan alasan jabatan Pangkostrad sempat kosong.

"Kandidat kalau untuk yang Pangkostrad di AD, kemudian Pangkohanudnas di AU, bintang tiga juga, dengan Panglima Koarmada RI di AL. Itu semuanya adalah bintang dua yang sudah eligible. Jadi banyak, masing-masing banyak ini calonnya. Jadi nanti kita liat saja di dalam proses Wanjakti (Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi)," kata Andika dalam jumpa pers di Kejaksaan Agung, Jalan Bulungan, Jakarta Selatan, Jumat (14/1/2022).

Andika memastikan tidak ada tarik-menarik nama dalam penentuan calon Pangkostrad di Wanjakti. Sebab, kata Andika, Wanjakti sudah menyiapkan konsep secara keseluruhan.

"Jadi kalau tarik-menarik, tidak ada, sama sekali tidak ada. Ini kan kami menyiapkan konsep ini secara keseluruhan, dan Wanjakti itu biasanya dilakukan setiap tiga bulan sekali," kata Andika.

Mayjen Maruli Ditunjuk Jadi Pangkostrad

Panglima TNI Jenderal Andika akhirnya menunjuk Mayjen TNI Maruli Simanjuntak sebagai Pangkostrad. Penunjukan perwira tinggi yang juga menantu Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan itu berdasarkan surat keputusan yang diteken Andika Jumat (21/1/2022).

Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Jabatan 328 Perwira Tinggi TNI melalui Keputusan nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI.

"Pangkostrad (dijabat oleh Mayjen TNI Maruli Simanjuntak)," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Prantara Santosa dalam keterangan yang diterima detikcom, Sabtu (22/1/2022).

Dalam surat keputusan ini, ada 328 Perwira Tinggi TNI yang mendapatkan jabatan baru tersebut. Sebanyak 28 di antaranya masuk ke dalam jabatan satuan-satuan baru TNI. Hal itu telah diamanatkan dalam Perpres No 66 Tahun 2019.

"Diamanatkan dalam Perpres No 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI, seperti Komando Armada TNI AL, Komando Operasi Udara Nasional TNI AU, Pusat Psikologi TNI, Pusat Pengadaan TNI, dan Pusat Reformasi Birokrasi TNI," kata Prantara.

Dalam surat ini ada 10 nama baru dalam jabatan Perwira Tinggi Bintang 3. Salah satu di antaranya adalah Pangkostrad.

Berikut 10 jabatan itu:

1. Pangkogabwilhan 3 (dijabat oleh Mayjen TNI Nyoman Cantiasa)

2. Danjen Akademi TNI (dijabat oleh Letjen TNI Bakti Agus Fajari)

3. Wakasad (dijabat oleh Mayjen TNI Agus Subiyanto)

4. Pangkostrad (dijabat oleh Mayjen TNI Maruli Simanjuntak)

5. Dankodiklatad (dijabat oleh Mayjen TNI Ignatius Yogo)

6. Pangkoarmada (dijabat oleh Laksdya TNI Agung Prasetiawan)

7. Dan Pushidrosal (dijabat oleh Laksdya TNI Nurhidayat)

8. Dan Kodiklatal (dijabat oleh Mayjen TNI Mar Hartono)

9. Pangkoopsudnas (dijabat oleh Marsdya TNI Andyawan Martono)

10. Dan Kodiklatau (dijabat oleh Marsda TNI Nanang Santoso).

Lihat Selengkapnya

Menpan RB: Status Tenaga Honorer Selesai 2023

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo /antara

Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan status tenaga honorer akan selesai pada 2023, sehingga tidak ada lagi pegawai berstatus honorer di instansi pemerintahan.

"Terkait tenaga honorer, melalui PP (peraturan pemerintah), diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023," kata Tjahjo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Dengan demikian, status pegawai pemerintah mulai 2023 nanti hanya ada dua jenis, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dimana keduanya disebut Aparatur Sipil Negara (ASN).

Terkait beberapa pekerjaan di instansi pemerintahan, seperti petugas keamanan dan kebersihan, Tjahjo mengatakan hal itu akan dipenuhi melalui tenaga alihdaya melalui pihak ketiga atau pekerja outsourcing.

"Untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan-pekerjaan yang sangat basic, seperti cleaning service, security, dll; itu disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya dengan beban biaya umum, dan bukan biaya gaji (payroll)," jelasnya.

Sementara itu, Tjahjo menambahkan, Pemerintah di tahun 2022 mengutamakan rekrutmen PPPK guna memenuhi kebutuhan ASN di sektor pendidikan dan kesehatan.

Pemerintah juga akan mengkaji secara menyeluruh terkait dampak dari transformasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan diterapkan di seluruh instansi pemerintah.

Saat ini, lebih dari sepertiga ASN menempati jabatan pelaksana, dimana posisi tersebut akan berkurang 30-40 persen seiring dengan transformasi digital.

Sehingga, katanya, Pemerintah mempersiapkan strategi alih tugas melalui upskilling dan reskilling agar ASN mampu melaksanakan pekerjaan yang masih dibutuhkan.

"Oleh karena itu, untuk sementara rekrutmen Tahun Anggaran 2022 difokuskan pada PPPK terlebih dahulu, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar kependidikan (guru) dan tenaga pelayanan kesehatan," ujar Tjahjo. (rn/red)

Sumber: Antara

Lihat Selengkapnya

RI Minta Afghanistan Penuhi Janji di Sidang Luar Biasa OKI

Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

Jakarta - Diplomasi Indonesia berupaya mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia khususnya di Afghanistan. Implementasi dari upaya tersebut yakni dengan mendorong disusunnya roadmap (peta jalan) pemenuhan janji-janji Taliban dalam Sidang Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Islamabad, Pakistan, Desember 2021 lalu.

"Atas dorongan Indonesia, sebuah roadmap pemenuhan komitmen Taliban telah dimasukkan dalam Resolusi pertemuan OKI tersebut," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan tertulis, Kamis (6/1/2022).

Menurut Retno, ada banyak janji yang mesti dipenuhi oleh Taliban salah satunya terkait penghormatan terhadap hak perempuan.

"Dalam engagement Indonesia dengan Taliban, Indonesia terus mendorong agar janji yang disampaikan tanggal 16 Agustus 2021 dapat dipenuhi, termasuk penghormatan terhadap hak-hak perempuan," ujar Retno.

Retno menjelaskan, posisi Indonesia selalu konsisten dalam mendukung perdamaian di kawasan tersebut. Sebab Indonesia ingin melihat Afghanistan menjadi sebuah negara yang damai, stabil, dan sejahtera.

"Di tahun 2022, Indonesia akan melanjutkan fokus pada isu pendidikan dan pemberdayaan perempuan Afghanistan, termasuk melalui pemberian beasiswa pendidikan," kata Retno.

Terakhir, ia menerangkan, Indonesia juga menyalurkan sejumlah bantuan kemanusiaan berupa makanan dan nutrisi kepada rakyat Afghanistan.

"Indonesia juga berkontribusi memberikan bantuan kemanusiaan kepada Afghanistan. Dua pesawat Indonesia akan segera tiba di Afghanistan membawa bantuan makanan dan nutrisi bagi rakyat Afghanistan," tutupnya. (*)

detik

Lihat Selengkapnya

Amat Leumbeng : Pemerintah Aceh dan DPRA Harus Tanggung Jawab Atas Pemanggilan Ketua Mualimin Aceh

Amad Lumbeng (Foto: Ist)

RILIS.NET, Aceh Timur - Kepolisian Daerah Aceh memanggil Ketua Mualimin Aceh Zulkarnaini Hamzah alias Teungku NI, untuk dimintai keterangannya terkait pengibaran bendera bulan bintang pada tanggal 4 Desember di Kota Lhokseumawe.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardy mengatakan pemanggilan merupakan upaya klarifikasi dari Polda kepada yang bersangkutan tentang tujuan pengibaran bendera bulan bintang yang sudah terjadi sebelumnya, dan diduga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Polda Aceh sedang melakukan penyelidikan terkait pengibaran bendera bulan bintang pada 4 Desember lalu. Di mana aparat keamanan sudah berusaha menghentikan, akan tetapi tetap dilakukan," kata Winardy, Sabtu (18/12).

Winardy menegaskan, secara hukum bendera bulan bintang yang dikibarkan baik saat Hari Damai Aceh atau pada Milad GAM setiap tanggal 4 Desember adalah ilegal.

Hal tersebut, kata Winardy, sudah dijelaskan oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri terkait pencabutan Permendagri berkenaan dengan pembatalan beberapa ketentuan dalam Qanun nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

Kemendagri beralasan, pembatalan teesebut dilakukan karena Qanun nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh bertentangan dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah nomor 77 tahun 2007 tentang Lambang Daerah.

Sementara itu Mantan panglima GAM Asahan Muhammad atau yang akrab disapa amat leumbeng yang juga anggota DPRK Aceh Timur dari fraksi partai Aceh (PA) kepada RILIS.NET Sabtu (18/12/2021) mengatakan, bahwa pemerintah Aceh dan DPRA harus bertanggung jawab perihal tersebut.

Lanjutnya mengatakan, Pemerintah provinsi Aceh mensahkan penggunaan bendera GAM menjadi bendera Provinsi Aceh melalui qanun Nomor 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh.

"Secara yuridis, qanun Bendera dan Lambang Aceh itu diundangkan dalam lembaran daerah. Maka qanun tersebut sudah memiliki kekuatan hukum untuk berlaku,”

penggunaan bendera tersebut sudah dilakukan sejak 25 Maret 2013. Pengesahan dilakukan langsung oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah saat menandatangi Qanun tersebut pada 25 Maret 2013.

Sesuai dengan (MoU Helsinki) dalam artikel 1.1. Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh dan 1.1.5. Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan hymne. Selanjutnya sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan turunan dari MoU Helsinki, dalam Pasal 246 yaitu :

(1) Bendera Merah Putih adalah bendera Nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Selain Bendera Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan.

(3) Bendera daerah Aceh sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan simbol kedaulatan dan tidak diberlakukan sebagai bendera kedaulatan di Aceh.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk bendera sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dalam Qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundangundangan.

“Kedua landasan hukum tersebut itulah menjadi dasar legalitas bagi Pemerintahan Aceh untuk membentuk Qanun Aceh tentang Bendera dan Lambang Aceh melalui sidang paripurna DPRA pada Jumat (22/3/2013) lalu.

Atas dasar persetujuan bersama tersebut, Gubernur Aceh selaku Kepala Pemerintah Aceh menetapkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh pada tanggal 25 Maret 2013 dan Qanun tersebut diundangkan/ditempatkan dalam Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Aceh Nomor 49, serta II (dua) Lampiran.

Amat Menambahkan, dari perspektif pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa, apabila Qanun Aceh tersebut telah diundangkan dalam Lembaran Aceh, maka konsekwensi hukumnya Qanun tersebut telah memiliki legalitas berlakunya.

Selanjutnya kelegalitasan Qanun Aceh tersebut untuk selamanya memerlukan klarifikasi dari Pemerintah, dengan demikian secara certainty of law (kepastian hukum) Qanun Aceh tersebut sudah memiliki kekuatan hukum untuk berlaku.

"Dengan demikian Aceh dengan telah mengundangkan dalam Lembaran Aceh dan Tambahan Lembaran Aceh, Qanun Bendera dan Lambang Aceh, Aceh merupakan bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," tambahnya.

Amat leumbeng juga menyesalkan sikap pemerintah Aceh dan oknum-oknum anggota DPRA yang berdiam diri. "Perihal permasalahan ini dan janganlah kami sebagai masyarakat yang kena imbasnya, dan kita berharap kepada pemerintah Aceh dan DPRA untuk bisa menyelesaikan permasalah ini," harap Amad Leumbeng. (rn/aqb)

Lihat Selengkapnya

Milad GAM di Aceh Timur Bendera Bintang Bulan Berkibar

Peringatan Milad GAM Ke-45 tahun di Mandat, Aceh Timur (Foto: for rilis.net)

RILIS.NET, Aceh Timur - Milad GAM ke 45 tahun yang diperingati pada Sabtu 4 Desember 2021, sejumlah bendera Bintang Bulan berkibar di Aceh Timur.

Sejumlah bendera Bintang Bulan ini tampak menghiasi didepan panggung utama di halaman Masjid Sultan Ahmad Desa Paya Maden, Kecamatan Mandat, Kabupaten Aceh Timur, Sabtu (4/12/2021).

Walaupun tidak dalam waktu yang terlalu lama, namun saat dikumandangnya selawat badar sejumlah mantan GAM tampak spontan mengibar sejumlah bendera ditangannya yang telah di ikat di tiang kayu.

Informasi yang diperoleh media ini menyebutkan, Milad GAM ini digelar oleh KPA Daerah II Simpang Ulim. Agenda utama acara ini yakni melaksanakan doa bersama dan santunan kepada anak yatim, acara ini juga dirangkai dengan selawat badar, hikayat prang Sabi dan selawat badar.

Peringatan Milad GAM tahun ini juga digelar di lapangan Desa Punti, Kecamatan Idi Cut, Kabupaten Aceh Timur pada Sabtu, 4 Desember pagi. 

Dalam acara ini juga turut dihadiri oleh sejumlah panglima sagoe, panglima daerah, anggota DPRK dan DPRA dari Fraksi Partai Aceh, hadiri juga para pengurus Partai Aceh serta Ketua DPW PA Aceh Timur Zulfadli (Kupiah Seuke). Acara inipun berlangsung aman dan tertib. (rn/red)

Lihat Selengkapnya

Intruksi Rocky, Panglima Sagoe 05 Kunjungi Ibu Ishak Daud Menjelang Milad GAM

Kunjungan mantan Kombatan ke rumah Ibu Ishak Daud (Foto: Rilis.net)

RILIS.NET, Aceh Timur - Menjelang Milad GAM yang ke 45 tahun, yang jatuh pada 4 Desember 2021, Bupati Rocky sapaan H Hasballah Bin HM Thaib SH mengintruksikan jajaran KPA Sagoe 05 Idi Kuta untuk mengunjungi ibunda Alm Ishak Daud di Desa Blang Geulumpang Kuala Idi, Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur, Selasa (30/11/2021).

Selain Panglima Sagoe 05 Idi Kuta Safrizal atau yang akrab disapa Panglima Komeng, juga turut hadir Panglima Sagoe Sweden Peudawa Zakaria atau Panglima Jack beserta Wakilnya Wak Pong, dalam kunjungan kerumah kediaman Ibu Almarhum mantan Panglima GAM Wilayah Peureulak Ishak Daud (Abu Syik) ini juga turut hadir Aji Kari serta Yahya YS (Yahya Boh Kayee) Anggota DPRK Aceh Timur dari Fraksi Partai Aceh.

Pada kunjungan itu rombongan KPA ini turut membawa sejumlah bantuan seperti mesin Sanyo dan paket bantuan sembako untuk Nuriah (80) Ibunda mantan Panglima GAM Wilayah Peureulak yang lebih populer dengan panggilan Abu Syik.

Ishak Daud merupakan sosok Panglima GAM yang sangat disegani pada saat itu. Ishak Daud dilahirkan pada 12 Januari 1960 di Gampong Blang Geulumpang Kuala Idi. Ia menemui ajalnya pada 5 September 2014 saat terlibat bagu tembak dengan pihak TNI di Alue Nireh Peureulak pada usianya yang ke-44 tahun.

Panglima KPA Sagoe 05 Idi Kuta Safrizal saat berada di rumah kediaman Nuriah menuturkan, santunan kepada Nuriah dalam rangka menyambut Milad GAM yang ke 45 tahun. Kedatangan rombongan ini sebut Komeng juga atas perintah Bupati Aceh Timur Rocky yang juga dulu pernah menduduki posisi Panglima 05 Idi Kuta.

"Ibunda Almarhum Abu Syik ini juga merupakan orang tua kami semua, dan sudah menjadi kewajiban kami mantan kombatan untuk menjenguk dan menyantuninya walaupun bukan dihari Milad GAM. Khusus hari ini, kami dapat perintah dari Bupati Rocky agar mengunjungi kediaman ibunda kita ini, karena sebelumnya beliau juga pernah menjabat Panglima di Sagoe 05 Idi Kuta," sebut Panglima Komeng yang turut didampingi Aji Kari.

Tak hanya di Blang Geulumpang, menurut keterangan Aji Kari lebih kurang ada seribu paket yang akan disalurkan kepada para janda mantan Kombatan GAM yang ada di sekitar kawasan Idi Rayeuk maupun Peudawa.

Sementara itu Anggota DPRK dari Fraksi Partai Aceh (PA) Yahya YS yang turut menjenguk Nuriah mengatakan, untuk jalan menuju ke rumah Nuriah akan segera ditanganinya dalam waktu dekat.

Penimbunan jalan menuju halaman rumah Ibunda Abu Syik ini sambung Yahya Boh Kayee, agar memudahkan Nuriah untuk pulang kerumah, apalagi dengan kondisi saat ini yang sering diguyur hujan.

"Insya Allah jalan menuju hakaman segera kita timbun, barusan kita juga sudah hubungi agar jalan menuju kerumah Ummi segera ditimbun," pungkas Yahya Boh Kaye. (rn/red)

Lihat Selengkapnya

Jelang Milad GAM 4 Desember, Bupati Rocky: Terkait Bendera Tunggu Intruksi Pimpinan

Bupati Aceh Timur H Hasballah Bin HM Thaib SH
(Foto: Ist)

RILIS.NET, Aceh Timur - Menjelang Milad GAM ke- 45 tahun pada 4 Desember 2021 mendatang, Bupati Aceh Timur H Hasballah Bin HM Thaib SH mengimbau masyarakat Aceh Timur tidak anarkis dan tetap menjaga perdamaian.

"Tolong pada empat Desember khusus kombatan dan umumnya masyarakat Aceh Timur jangan ada yang anarkis dan tetap menjaga perdamaian yang telah kita capai ini dengan baik," harap Bupati Aceh Timur yang akrab disapa Rocky ini, dalam siaran pers yang dikeluarkan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Timur, Senin (29/11/2021)

Untuk kegiatan seperti bakti sosial dan doa bersama menurut Rocky itu tidak jadi persoalan, apalagi bersifat untuk kebaikan dan kemaslahatan ummat. Asal jangan melakukan tindakan anarkis yang dapat melanggar dengan hukum.

"Kalau melakukan kegiatan bakti sosial maupun doa bersama itu silahkan saja, karena tidak tidak bertentangan dengan hukum apalagi tujuannya juga baik, yang penting dalam merayakan Milad 4 Desember tidak anarkis. Berbuat baik kepada masyarakat lebih bagus dari pada melakukan tindakan yang melanggar dengan hukum," tambah Rocky.

Terkait persoalan menaikkan bendera menurut Bupati Aceh Timur ini alangkah baiknya menunggu intruksi pimpinan, kalau pimpinan katakan boleh baru bisa dinaikkan, namun jika kata pimpinan tidak boleh, maka tidak boleh dilakukan.

"Kalau terkait penaikan bendera Bintang Bulan kita tunggu intruksi dari pimpinan, jika intruksi dari pimpinan boleh baru bisa, kalau tidak maka tidak boleh," tandas Bupati Aceh Timur Rocky.

Sebagai kepala daerah di Aceh Timur, Rocky sangat berharap agar kondisi di Aceh Timur tetap kondusif, dan masyarakat diminta tetap menjaga perdamaian Aceh yang telah berjalan selama 16 tahun sejak ditandatanganinya MoU Helsinki, pada 15 Agustus 2005 lalu.

"Saya turut mengucapkan Selamat Milad GAM yang ke 45 tahun, semoga Aceh tetap dalam kedamaian demi menuju masa depan Aceh yang lebih baik," pungkas Rocky. (rn/red)

Lihat Selengkapnya

Anggota DPR Desak Kemendagri Tertibkan Ormas Kerap Terlibat Bentrokan

Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menertibkan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang kerap terlibat bentrokan serta meresahkan masyarakat.

"Pemberian izin sebagai legalitas dari Kemendagri atau Kemenkumham tentu dengan AD/ART masing-masing organisasi yang salah satu pasalnya dipastikan berasaskan Pancasila dan UUD 1945," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Ia menegaskan tujuan dari pendirian sebuah ormas adalah untuk membantu pemerintah dalam rangka menjaga ketertiban umum. Termasuk membantu dengan tanpa syarat menjaga ketertiban umum. Sehingga, apabila ada ormas yang dianggap justru telah meresahkan masyarakat maka pemerintah memiliki kewajiban untuk hadir sesuai dengan kewenangan. Baik untuk pembinaan maupun penertiban.

"Dengan dasar pendirian di atas, ternyata organisasi tersebut justru meresahkan masyarakat, maka Kemendagri harus proaktif memanggil pengurus dari ormas itu," kata dia.

Selanjutnya, jika ormas tersebut sudah diberi peringatan namun masih tetap menciptakan keresahan di tengah masyarakat, maka pencabutan izin dianggap sebagai solusi yang wajar dilakukan oleh Kemendagri.

"Apabila masih tetap menimbulkan keresahan di masyarakat, baik itu pungli maupun bentrokan antarormas, Kemendagri bisa mencabut izinnya atau tidak memperpanjang perizinan," kata Junimart.

Ia mengatakan tidak boleh ada satupun ormas yang dibiarkan dan merajalela sehingga meresahkan masyarakat di Indonesia. Terlebih lagi dalam kondisi pandemi COVID-19 seyogyanya seluruh elemen masyarakat termasuk ormas turut membantu pencegahan penyebaran COVID-19.

Terkait penertiban ormas yang menjadi kewenangan penuh pemerintah juga dapat dilakukan melalui rekomendasi Polri dengan alasan keberadaan ormas terus dinilai melanggar keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Polri juga bisa merekomendasikan kepada Kemendagri untuk membubarkan ormas yang beberapa kali bikin onar dan meresahkan tersebut karena menyangkut kamtibmas," kata dia seperti dilansir Antara.

Sebelumnya, bentrokan antar ormas Forum Betawi Rempug (FBR) dengan Pemuda Pancasila kembali pecah di Ciledug, Kabupaten Tangerang. Bentrokan itu diduga terjadi akibat perebutan penguasaan lahan. (rn/rd)

Lihat Selengkapnya

KPU RI Sambangi KIP Aceh Timur, Diduga Terkait Penyelewengan Anggaran dan Laporan Fiktif?

RILIS.NET, Aceh Timur - Informasi yang diperoleh RILIS.NET Inspektorat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan  KIP Aceh akan mendatangi kantor KIP Aceh Timur pada Kamis 18 November 2021, besok.

Kabar yang berhembus, kedatangan sejumlah petinggi KPU ke Aceh Timur erat kaitan dengan dugaan penyelewengan anggaran dan laporan fiktif yang ada ditubuh KIP tersebut.

Ketua LSM Komunitas Investigasi dan Advokasi Nanggroe Aceh (KANA) Muzakir, kepada RILIS.NET turut membenarkan kabar tak sedap itu.

"Kedatangan mereka ke Aceh Timur terkait masalah proses hukum  yang sedang dialami hampir seluruh pegawai kantor KIP di Polres Aceh Timur," sebut Muzakir.

LSM KANA  turut meminta kepada KPU RI untuk tidak menginterpensi proses hukum yang sedang berjalan.

"Kita meminta kepada KPU RI untuk memberikan akses penyelidikan  kepada pihak ke polisian, demi tegaknya supremasi hukum," tambahnya.

Ketua LSM KANA juga menyebutkan, apabila KPU RI melakukan intervensi, ia meminta kepada pihak penegak hukum untuk segera ditetapkan tersangka bila terbukti, dalam kasus  yang diduga ada dugaan penyelewengan anggaran dan  laporan fiktif oleh Kesekretariatan KIP Aceh Timur.

"Ini perlu kami sampaikan, kerena kami sangat konsen terhadap kasus ini. Dalam catatan kami ada sebuah kebijakan yang salah dilakukan oleh sekretariat, sebagai contoh pemangkasan honor tenaga kontrak dari Rp3,8 juta rupiah, tetapi kabarnya dibayar Rp1,9 juta rupiah. Ini kebijakan yang sangat bertentangan," ujar Muzakir.

Sementara itu Sekretaris KIP Aceh Timur Sunanda yang dikonfirmasi media ini membenarkan adanya kunjungan KIP dari Provinsi Aceh, namun ia membantah bila kedatangan mereka dikaitkan dengan isu pemeriksaan itu.

"Mereka dari Provinsi hanya kunjungan kerja biasa," jawab Sunanda singkat, Rabu (17/11/2021). (rn/red)

Lihat Selengkapnya